Habis Gelap Terbitlah Terang

RUMBIA – Kabupaten Bombana memiliki 22 kecamatan, dimana salah satu kecamatan yang unik adalah Kec. Masaloka Raya dimana kecamatan ini berdiri sendiri disuatu kepulauan disebelah timur dari daratan Pulau Sulawesi.

Kec. Masaloka Raya memiliki 5 (lima) desa dan berdasarkan data kependudukan hasil Pengkajian Masyarakat Desa (PKD) yang dilakukan oleh masyarakat setempat terdapat 3.038 jumlah jiwa dan yang tergolong RTM 2.286 atau sekitar 75%.

Jika mencermati jenis usulan kegiatan terdominan diwilayah kecamatan ini, ada 3 jenis kegiatan pembangunan infrastruktur dasar yaitu Jalan Rabat, Listrik Desa dan Air Bersih, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang roda kehidupan dan perekonomian yang ada didaerah ini.

Gambaran denyut roda kehidupan dan perekonomian masyarakat tidak hanya terasa di siang hari akan tetapi diwaktu malam hari juga masih bisa terasa, dimana sebelum adanya listrik, wilayah ini apabila sudah malam hari terasa sunyi senyap seperti ibaratnya pulau yang tidak berpenghuni, dimana tidak ada aktifitas lagi yang dapat dilakukan oleh masyarakat disaat malam hari.

Tetapi sejak adanya listrik desa yang didanai oleh PNPM-MPd, perlahan-lahan denyut kehidupan juga sudah mulai terasa dimalam hari walaupun listrik desa hanya menyala hingga jam 23.00 malam, ini jelas terlihat sewaktu kami beserta tim monev menginap di kecamatan kepulauan ini. gambaran aktifitas jual beli di warung kelontong masih terlihat ramai, orang tua, laki-laki, perempuan maupun anak-anak juga terlihat ramai berkumpul dirumah-rumah warga yang memiliki televisi yang rata-rata dikeluarkan didepan rumah maupun dikolong rumah hanya untuk sekedar nonton berita ataupun sinetron, begitu pula dengan warga yang lagi masih asyik mengantri mengambil air bersih di kran umum tidak lagi merasa gelap, beberapa warga masyarakat yang memiliki freezer untuk membuat es batu yang akan dijual ke nelayan setempat juga sangat merasa terbantu dengan meminimalkan biaya pemakaian solarnya untuk menghidupkan gensetnya yang rata-rata menghabiskan dana minimal Rp. 30.000 setiap malamnya sebelum adanya listrik desa.

Masyarakat sudah merasa sangat senang dan bersyukur dengan adanya listrik desa yang didanai oleh program PNPM-MPd, dimana mekanisme pembayarannya juga bervariasi sehingga tidaklah memberatkan bagi warga setempat, besaran iuran tergantung dari jumlah pemakaian mata bohlam maupun jenis fasilitas yang dimiliki setiap pemakai.

Hal senada juga pernah diucapkan oleh Pak Karyani (Auditor BPKP) sewaktu melakukan audit pelaksanaan kegiatan T.A. 2012, dimana salah satu kecamatan yang menjadi sampling auditnya adalah Kec. Masaloka. Beliau sempat mengatakan dikegiatan ekspose hasil audit BPKP di Kantor BPMP dan PP bahwa “Betapa bermanfaatnya Listrik Desa bagi kehidupan  masyarakat di Kepulauan Masaloka”.

Beberapa hal yang patut menjadi bahan perhatian dan evaluasi untuk perbaikan kedepan yaitu perlunya dukungan regulasi dari pemerintah desa berupa peraturan desa terkait mekanisme pemeliharaan demi menjaga agar aset yang telah dibangun dapat tetap terpelihara keberlanjutannya sekaligus dapat menjadikan sumber pendapatan bagi PAD desa dan regulasi  dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah yang terkait perlindungan aset, baik dari hal mekanisme perencanaan maupun pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

Penulis : Andi Nur Amril [FasTKab Bombana]

Read More

Tempurung - Tempurung Sumber Pendapatanku

Setidaknya itulah yang terlintas dalam benak salah seorang ina-ina (Ibu-ibu Lansia) yang ikut berpartisipasi sebagai tenaga kerja dalam kegiatan PNPM-Mandiri perdesaan  di Desa Konde Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

Desa Konde salah satu desa dari 8 desa yang berada diwilayah kec.Kombowa yang telah berpartisipasi dalam PNPM – Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 s/d 2013 yang selalu mendapatkan pendanaan setiap usulan kegiatan yang di usulkan dalam PNPM – Mandiri Perdesaan, ini tidak terlepas dari peran fasilitator kecamatan yang selalu memberikan penilaian tambahan bagi desa dengan tingkat Partisipasinya sangat tinggi baik dalam pertemuan-pertemuan maupun dalam proses pelaksaan kegiatan fisik. Pada saat MAD Prioritas Usulan Ditingkat kecamatan.

Tempurung adalah potensi yang ada dimiliki oleh desa konde pada umumnya merupakan limbah pengolahan Kopra sebagai sumber hasil pertanian masyarakat  yang tidak dikelola dengan baik. Tempurung kelapa ini sering di manfaatkan oleh masyarakat sebagai alat untuk mengambil dan menghampar material timbunan tasirtu yang banyak mengadung batu-batuan sebagai pengganti pacul dan sekop yang konon menurut ina-ina yang banyak terlibat dalam pekerjaan jalan di PNPM-Mandiri Perdesaan, jika menggunakan Pacul dan sekop akan merasa sakit pinggang maklum !!!!!! sudah lanjut usia katanya sambil tertawa……. Olehnya itu ina-ina lebih memilih tempurung-tempurung kelapa sebagai peralatan untuk melakukan pekerjaan pengambilan dan penghamparan timbunan tasirtu,karena kebanyakan dari mereka lebih banyak duduk sambil menggoyang-goyangkan tempurung-tempurung yang mereka pegang. dan alasan lain jika menggunakan  pacul/sekop sangat tidak efisen bagi ina-ina dan akan lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. 

Dengan menggoyangkan tempurung kelapa disetiap pelaksanaan pekerjaan fisik dalam PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat desa Konde pada khususnya dan umumnya dikabupaten buton utara dapat menghasilkan Rp.50.000,- /hari,Seperti halnya pada kegiatan pekerjaan TA. 2013 desa konde mendapatkan alokasi pendanaan 2 ( dua ) usulan kegiatan antara lain Usulan pembukaan jalan Usaha Tani dengan perkerasan penimbunan tasirtu sepanjang 1500 m’ dengan alokasi  Fisik Rp.263,715,800,- Ops UPK Rp. 5.551.900,- Ops TPK Rp. 8,327.800,-  dan Usulan Drainase sepanjang 350 m dengan alokasi Fisik Rp.125.325.000,- Ops UPK Rp.2.638.400,- dan Ops TPK Rp.3.957.600,- dengan jumlah HOK  pada pekerjaan jalan usaha tani sebanyak 730 HOK untuk pekerjaan Penghamparan Material tasirtu dimana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan keterlibatan kaum perempuan lebih banyak dari 92 orang angkatan kerja di jalan desa tersebut 62 orang adalah perempuan  selebihnya laki-laki, sedangkan pada pekerjaan Drainase jumlah 660 HOK semua angkatan kerja adalah laki-laki sebanyak 25 Orang angkatan kerja. Oleh karena itu dengan  menggunakan peralatan tempurung kelapa,Ina-ina dapat mengasilkan uang melalui HOK pada pekerjaan jalan Usaha tani dengan sistim Upah harian yang dihargai Rp.50.000,-/hari.

Dengan Melalui Tulisan ini, saya selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Buton Utara pada PNPM- Mandiri Perdesaan Memberikan apresiasi kepada masyarakat desa Konde pada khususnya  dan pada umumnya diseluruh wilayah kabupaten buton utara terutama kepada kaum Perempuan yang telah memanfaatkan tempurung-tempurung kelapa sebagai alat kerja pada pekerjaan jalan usaha tani. Selain dari itu tempurung kelapa juga dapat dikembangankan sebagai bahan baku pembautan arang breeket pengganti minyak tanah untuk memasak,sebagai hiasan rumah tangga dan sebagai peralatan dapur. Oleh karena itu untuk mengembangkan tempurung kelapa seperti yang dimaksud diatas  dapat dilakukan pengusulan Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Pelatihan-pelatihan pada PNPM-Mandiri Perdesaan atau pada program-program lain yang membidangi peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga dengan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dapat menjadikan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelohan tempurung kelapa sebagai bahan baku.

Penulis : Sadaruddin [FasTKab Kab. Buton Utara]

Read More

RPJMDes, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.  Itulah salah satu alinea dalam pembukaan UUD 1945 yang selanjutnya dalam perjalanannya masyarakat dituntut untuk menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.  Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka diperlukan satu perencanaan pembangunan nasional yang tidak terlepas dari UU No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem ini selanjutnya diturunkan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.  Khusus untuk tingkat desa, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang RPJMDes yang secara partisipatif didukung langsung oleh masyarakat, pemerintah desa dan kelembagaan lain yang ada di desa.

Dalam perjalanan proses fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Muna sesuai hasil evaluasi  Tim Fasilitator Kabupaten Muna maupun Fasilitator Kecamatan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten bersama PjOK Kecamatan,  bahwa pelaksanaan di tingkat desa masih sangat minim, karena selama ini RPJMDes masih belum dianggap sebagai suatu kebutuhan perencanaan pembangunan desa.  Ketika PNPM-MPd mendukung dan ikut menguatkan tupoksi desa mengenai penyusunan RPJMDes, RPJMDes yang dihasilkan masih  juga sebagai  RPJMDes berwajah PNPM-MPd. Hal ini disebabkan karena pada saat para pelaku  PNPM-MPd dalam memfasilitasi lahirnya dokumen tersebut, cukup kental dengan nuansa PNPM-MPd seperti beberapa usulan yang masuk dalam negatif list,  sehingga usulan yang masuk dalam RPJMDes sangat minim dan tidak berkualitas yang kemungkinan tidak dapat atau belum dapat menjawab serta menggambarkan kebutuhan masyarakat desa. Bahkan lebih fatal lagi, sebagian masyarakat dan pemerintah desa menganggap bahwa dokumen RPJMDes adalah menjadi tanggungjawab Fasilitator dan pelaku PNPM-MPd desa.

Tidak aneh, jika jika kita sering mendengar bahwa dokumen RPJMDes tidak dibahas dalam forum Musrembang Desa maupun Musrenbang Kecamatan, sehingga RPJMDes kehilangan jati dirinya, tidak tahu siapa pemiliknya, siapa penggunanya, mengapa dibuat dan apa tujuannya.

Dari 32 kecamatan yang mendapat alokasi dana PNPM-MPd di Kabupaten Muna, rata-rata Desa telah memiliki dokumen RPJMDes, 

RPJMDes diharapkan menjadi titik temu 3 kebutuhan dan kepentingan yaitu masyarakat, pemerintah dan politikus.  RPJMDes merupakan kumpulan usulan kebutuhan masyarakat yang partisipatif, sehingga dapat dijual dan dibeli oleh ketiga komponen tersebut.  Tetapi pada kenyataannya, jika kita telusuri pada proses penggalian gagasanya (pada saat pelaksanaan pengkajian keadaan desa) banyak usulan yang tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan pemilik pembangunan bagi masyarakat perdesaan.

Belajar dari pengalaman yang ada, dengan pelaksnaan peningkatan kapasitas yang dilakukan pada semua tingkatan pelaku pembangunan dan perencanaan partisipatif diyakini dapat memperkuat proses pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan.  Perencanaan partisipatif dalam PNPNM-MPd telah mendapatkan kekuatan non formal karena baru dibuat oleh masyarakat tetapi secara defakto belum dilegalkan oleh para politisi dan pemerintah untuk diterapkan kedalam berbagai program / proyek pembangunan di desa.

Untuk itu Tim Faskab Muna terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muna terutama beberapa stakeholder terkait seperti Bappeda, BPMD dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah serta DPRD Kabupaten Mun a terus berusaha membangun kesepakatan dan komitmen untuk menjadikan dokumen RPJMDes sebagai dokumen yang permanen dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, dengan kata lain tidak ada kegiatan pembangunan di desa atau dimasyarakat tanpa tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.

Selanjutnya perlu dilakukan penataan ulang prosedur kerja perencanaan partisipatif  ke dalam sistim perencanaan pembangunan reguler, sehingga RPJMDes dapat menjadi wadah kebutuhan masyarakat yang dibeli langsung oleh Pemerintah dan politisi, sebaga perwujudan pemenuhan hak-hak rakyat  sebaga warga negara, khususnya di seluruh desa Kabupaten Muna.

Penulis : Y. Arafat [IGGRD] - FasKab. Muna

Read More

Bidik Dana PNPM, Polres Konawe Selatan Tunggu Audit BPKP

Andoolo : Penyalahgunaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) kian empuk untuk dijadikan ladang korupsi. Kasus terbaru yang kini ditangani oleh penyidik Polres Konsel yakni dugaan korupsi program PNPM tahun 2013 pada program non fisik di Kecamatan Moramo Utara. Sebelumnya, penyidik Polres Konsel juga melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi SPP PNPM di Kecamatan Moramo untuk tahun 2012. Namun perkara itu belum tuntas karena masih menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kapolres Konsel, AKBP Aksin melalui Kasatreskrim Iptu Denis Arya Putra membenarkan penyidikan kasus tersebut. "Iya, kasus yang sedang disidik sekarang penyelewengan dana SPP PNPM-MP di Kecamatan Moramo Utara tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh bendahara UPK berinisial H alias Ys," katanya, kemarin.

Modus penyelewengan keuangan negara tersebut, Lanjut Iptu Denis yakni terduga korupsi telah menerima uang pengembalian dana simpan pinjam perempuan (SPP) dari kelompok penerima SPP. Dari penerimaan itu, ternyata bendahara UPK PNPM Kecamatan Moramo Utara tidak memasukan ke rekening atau menyetorkan kerekening SPP PNPM-MP UPK Kecamatan Moramo Utara.

"Dugaan sementara uang yang digelapkan senilai Rp. 214.265.000 dari pengembalian kelompok SPP PNPM," sambungnya.

Dari anggaran pengembalian dari kelompok SPP di sepuluh desa se Kecamatan Moramo Utara katanya diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara. Pihak penyidikpun telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari kelompok penerima program simpan pinjam perempuan (SPP). "Saksi yang sudah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi SPP PNPM sebanyak 15 orang. Mereka yang terperiksa diantaranya dari kelompok penerima SPP disepuluh desa di Kecamatan Morut,"ujarnya tanpa menyebutkan nama-nama yang dijadikan saksi.

Mantan Kapolsek Landono ini, berargumen penetapan tersangka belum bisa dilakukan. Dengan alasan belum dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. "Kita belum bisa tetapkan tersangkanya sebelum ada hasil audit dari BPKP," tukasnya.

Begitupun tersangka kasus dugaan korupsi SPP PNPM di Kecamatan Moramo untuk tahun 2012. Menurut Denis untuk penetapan tersangka pada kasus SPP PNPM di Kecamatan Moramo, juga terkendala hasil audit dari BPKP.

Read More

PNPM Mandiri Perdesaan Sultra Masuk 10 Besar

SETAHUN Terakhir ini kinerja PNPM Mandiri Perdesaan Sultra, menorehkan keberhasilan. Di tingkat nasional, Sultra masuk urutan ke 6 atau masuk dalam 10 besar terbaik. Ini dilihat dari sisi pemanfaatan maupun penyerapan.

Kabag. Kelembagaan SDA dan TTG, BPM & Pemerintahan Desa Sultra, Jaya Bhakti mengatakan, naiknya grade tersebut membuktikan bila kualitas PNPM Mandiri Pedesaan Sultra yang membaik. Indikatornya tentunya dari penyerapan dana yang rata-rata sudah 100 persen. Demikian dalam pemanfaatannya di masyarakat sudah sesuai dengan rencana awal. “PNPM Mandiri Perdesaan ini kan dari rakyat untuk rakyat. Kemudian kalau ada rencana yang tidak sesuai dengan kinerja dilapangan, masyarakat tidak mau laksanakan dalam MDST (Musyawarah Desa Serah Terima),” terang Jaya Bhakti yang juga Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM Mandiri Perdesaan Sultra ini.

Menurut Mantan Kasat Pol PP Kabupaten Kolaka itu, ditahun 2013 ini, hingga Oktober penyerapan sudah 90 pesen, padahal pada tahun sebelumnya hanya 50 persen. Demikian dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sudah 100 persen. Dengan rincian untuk Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara dan Wakatobi penyerapan mencapai 100 persen. Untuk daerah lain rata-rata masih 70 persen.

Masalah ‘Kebersihan’ pengelolaan keuangan di PNPM Mandiri Perdesaan, sampai saat ini kecil kemungkinan untuk terjadi korupsi. Pasalnya dana yang ada diolah secara transparan oleh masyarakat setempat. “Mereka mengetahui berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan. Masyarakat juga yang mengerjakan serta berfungsi sebagai pengawas. Jadi kalau terjadi ketidak beresan mereka pula yang akan melaporkan, sehingga kecil kemungkinan untuk diselewengkan, kalaupun ada tentunya porsinya sangat kecil dan mereka akan mendapatkan sanksi,” papar Jaya Bhakti yang pernah menjabat sebagai Camat Uluwoi, Kabupaten Kolaka ini.

Dengan grade yang saat ini diraih, tentunya PNPM Mandiri Perdesaan harus mempertahankannya. “Bahkan kualitas harus lebih baik, sehingga pembangunan di perdesaaan bisa lebih meningkat, dan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Read More

Kasus PNPM Moramo, Penetapan Tersangka Tunggu Audit BPKP

Andoolo : Penetapan tersangka dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Moramo, terkendala hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Padahal tim audit dari BPKP wilayah Sultra telah menurunkan timnya untuk mengidentifikasi hasil kerugian negara yang ditimbulkan dalam progran non fisik PNPM yang tak dipertanggungjawabkan.

Kini penyidik tinggal menunggu hasil ekspose secara resmi dari instansi yang bersangkutan. "Auditnya sudah dilakukan, penyidik tinggal menunggu hasil dari audit yang sudah dilakukan," ujar Kasatreskrim Polres Konsel, Iptu Denis Arya Putra, kemarin.

Apabila hasil audit dari BPKP telah dikeluarkan, maka penetapan terduga korupsi dana PNPM senilai Rp 3,397 miliar untuk program non fisik dalam bentuk simpan pinjam perempuan  (SPP) yang meliputi seluruh desa se-Kecamatan Moramo segera ditetapkan. "Yang Jelasnya, apabila hasil audit telah dikeluarkan oleh BPKP Sultra, maka penyidik langsung menetapkan tersangka. Jadi, kendalanya pada keluaran hasil audit," sambung Humas Polres Konsel, AKP Ares Lakalau.

Pada kasus itu, penyidik Polres Konsel telah melakukan pemeriksaan saksi berjumlah 28 orang. Mereka yang dijadikan saksi dalam kasus tersebut diantaranya ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), PoJK, bendahara PNPM serta ketua Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Untuk diketahui pula, program PNPM MP tahun 2012 dikucurkan pemerintah di Kecamatan Moramo senilai Rp 3,397 miliar. Anggaran tersebut untuk beberapa item kegiatan diantaranya pembangunan sarana fisik dan non fisik. Item kegiatan itu difokuskan pada bentuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan maupun usaha simpan pinjam perempuan. Dari anggaran senilai  Rp 3,397 miliar ada program non fisik yakni simpan pinjan perempuan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp  434 juta sebagaimana hasil pemeriksaan awal.

Read More

Dana PNPM Mandiri Wakatobi Rp10 Miliar

Wangiwangi, (Antara) - Dana Program Nasional Permberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang bersumber dari APBN 2013 tahun ini lebih dari Rp10 miliar. 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Wakatobi Adul Rahim di Wangiwangi, Selasa, mengatakan bahwa dana PNPM-Mandiri tersebut sebagian besar membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. 

Selain itu, kata dia, juga disalurkan kepada kelompok usaha bersama (UB), terutama UB kaum perempuan yang mengembangkan usaha kerajinan rumah tangga seperti kerajinan kain tenus khas daerah Wakatobi dan usaha pembuatan kue. 

"Saat ini, dana PNPM Mandiri yang dialokaiskan di Wakatobi itu sudah terserap sekitar 60 persen," katanya. 

Menurut Rahim, dana PNPM-Mandiri di Wakatobi tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp23 miliar. "Menurunnya jumlah dana PNPM-Mandiri yang dikucurkan di Wakatobi itu dikarenakan sebagian besar infrastuktur perdesaan di wilayah Wakatobi sudah terbangun dengan baik, tinggal pemeliharaan," katanya. 

Ia mengatakan dana PNPM-Mandiri yang diberikan pemerintah pusat, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wakatobi secara keseluruhan. Indikasi tersebut, kata dia, tampak dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi dalam dua tahun terakhir telah mengalami penurunan dari 17 persen lebih menjadi sisa sekitar 14 persen lebih. "Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengelola dana PNPM-Mandiri, telah mendorong Pemerintah Myanmar pekan lalu melakukan studi banding di Wakatobi ini," katanya. Hasil studi banding tersebut, kata dia, akan dijadikan model bagi Pemerintah Myanmar dalam mengelola dan menangani penduduk miskin di negara mereka. 

Dikutip dari : antaranews.com

Read More