Menakar Sebuah Keadilan Pelestarian Kegiatan “Penerapan Sanksi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan versus Sarana Prasarana”

La Ode Syahruddin Kaeba 

[FasTKab Muna]

Termenung membayangkan perjalanan program dalam menggapai cita-cita “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan”. Sungguh cita-cita yang ditulis sederhana tetapi jika sahabat-sahabat pelaku pemberdayaan cermati secara kaffah maka sungguh beban yang sangat serius untuk kita implementasikan selaku fasilitator yang bertugas membantu masyarakat miskin perdesaan menggapai cita-cita tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme, sistem dan nilai-nilai yang terkandung dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan telah banyak diadopsi dan salah satunya adalah terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seiring dengan membumingnya keberhasilan tersebut ternyata juga masih menyisahkan beberapa implementasi lapangan yang tidak luput dari kekeliruan terutama dalam proses pemeliharaan kegiatan yaitu sarana dan prasarana serta pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

Pemeliharaan atau pelestarian kegiatan adalah suatu upaya yang dilakukan agar kegiatan apapun yang telah dibuat dapat terpelihara atau lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi segenap kelompok pemanfaatnya. Peran pendampingan memegang fungsi penting dalam menyukseskan kegiatan ini karena akan menggerakan masyarakat dan kelembagaannya sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini.

Banyak fasilitator atau pelaku lainnya terjebak oleh rutunitas perencanaan, pelaksanaan sampai dengan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). Jika secara keproyekan pekerjaan telah tuntas 100% maka segara dilakukan MDST dan secara otomatis Key Performance Indikator (KPI) tercapai sehingga pekerjaan fasilitator dianggap selesai. Sesungguhnya peran pendampingan sangat luas dalam mendampingi masyarakat. Prinsip Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM) yang juga diadopsi menjadi point penting dalam UU Desa sesungguhnya mengandung makna dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelestarian sehingga kegiatan masyarakat tersebut berkesinambungan. Hal ini mengandung makna bahwa setelah pekerjaan diterima oleh masyarakat pada proses MDST maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan (TPK) sebagai pemegang amanah masyarakat untuk mengelola kegiatan kepada pemilik kegiatan yaitu masyarakat desa dan selanjutnya masyarakat membentuk lembaga atau biasa yang disebut dengan Tim Pemelihara dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat dapat memberi manfaat kepada masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan (sustainable)

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Fakta lapangan penerapan sanksi bagi desa :

Pemberlakuan saat ini
SPP	Sapras	Keterangan
Sanksi pemeliharaan melalui pengembalian SPP ≥ 80%	Sanksi pemeliharaan kegiatan sarana prasarana 0%	Adanya ketidakadilan
Tinjauan presentase sanksi yang ideal
SPP	Sapras	Keterangan
Sanksi SPP berdasarkan % pengembalian pinjaman desa	Sanksi sarana prasarana harus dinilai dengan % melalui indikator misalnya: 1. Organisasi Tim Pemelihara 2. Perencanaan Pemeliharaan 3. Pengelolaan Pemelharaan 4. Keberlanjutan pemanfaatan	% sanksi SPP maupun sarana prasarana harus menunjukan keadilan dalam pemeliharaan sehingga keberlanjutan pemanfaatanya terjamin

Uraian diatas menunjukan bahwa begitu tidak adilnya bila sanksi yang ditetapkan hanya untuk SPP sementara jika sarana prasarana yang rusak atau tidak termanfaatkan tidak terkena sanksi. Karena hal ini diberlakukan maka saat ini yang terjadi adalah :

1. Desa enggan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif khusus kelompok perempuan karena ketakutan akan terkena sanksi.
2. Kegiatan sarana prasarana kualitasnya agak menurun dan bahkan asal-asalan karena tidak ada dampak sanksi bagi desa.
3. Kualitas kinerja fasilitator menurun karena filosofi pendampingan bias dari kredo fasilitator
4. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terjebak menjadi sebuah proyek yang hanya ditunggu oleh masyarakat karena kegiatan fisiknya buka pada kekuatan sistem dan nilai.

Sudah seharusnya mempersiapkan implementasi pendampingan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka fasilitator pada tingkat manapun hendaknya melakukan langkah-langkah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan yang telah dihasilkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Fasilitasi
1	Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa	·         Melakukan reviu kembali dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sehingga semua usulan masyarakat dari semua kelompok termasuk rumah tangga miskin terakomodir, karena masyarakat sendirilah yang tahu apa yang mereka butuhkan. ·         Memfasilitasi terbitnya regulasi tentang Perencanaan Partisipatif sehingga nilai-nilai kegotong royongan dapat tumbuh kembali.
2	SPP	·         Tidak hanya sanksi solusinya, tetapi lakukan revitalisasi organisasi kelompok. ·         Fasilitasi pertemuan kelompok secara rutin, lakukan inovasi pendekatan terbalik bahwa kita yang menyiapkan biaya pertemuan melalui dana penguatan kelompok, buat pertemuan tersebut menjadi menarik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah sehingga anggota kelompok tertarik untuk hadir. ·         Yang paling utama adalah fasilitator menyatu/teritegrasi dengan semua anggota kelompok sehingga ada sentuhan hati untuk meningkatkan usaha, jika usaha lancar maka pengembalian juga lancar.
3	Sarana Prasarana	·         Agar lebih efektif, Tim Pemelihara dibuat per desa, sedangkan jika kegiatan lebih dari satu, maka dibuat unit kerja. ·         Identifikasi kegiatan sarana prasarana yang tidak terpelihara dan termanfaatkan sebagai bagian dalam evaluasi kegiatan dan pelatihan. ·         Fasilitasi penyusunan indikator sanksi, sehingga pada MAD Prioritas kegiatan sarana yang tidak terpelihara dengan % pemeliharaan ≥80%, jika tidak mencukupi maka tidak akan dibahas.

Upaya ini menjadi perhatian sahabat-sahabat fasilitaor sehingga menjamin bahwa kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat dapat memberi manfaat kepada masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan (sustainable).

Semoga Bermanfaat, Salam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

Wassalam.

Penulis : Ld. Syahruddin Kaeba [FasTKab-Muna]

Read More

Keluar Dari Potensi Kecamatan Bermasalah (PKB) Dengan Sistem "Arisan"

Evaluasi kinerja Tim Penanganan Masalah oleh
Fastekab Buton dan strategi percepatan penyelesaian

Kabar berita penundaan dana Program PNPM 2014 yang tidak bisa disalurkan ke desa, membuat resah dan bingung masyarakat kecamatan Lasalimu Selatan khususnya masyarakat desa yang usulannya terdanai program PNPM-MPd TA. 2014. Perbincangan masyarakat baik di pasar, di warung-warung,  dilorong semua serius membicarakan dana yang tidak bisa tersalur ke desa.

Permasalahan berawal dari adanya Penyalahgunaan dana SPP oleh Yuli Sumiati ( ex. Bendahara UPK Kec. Lasalimu Selatn ) dan LD Fajar Sosi ( ex. Ass. FK Kec. Lasalimu Selatan ). Permasalahan ini terlihat dari kejanggalan progres pengembalian dana SPP ( bulan Agustus 2013 ), proses selanjutnya bulan September 2013, bermodal kejanggalan/ kecurigaan, FK/FT melakukan identifikasi langsung ke desa/ kelompok. Hasil identifikasi menemukan bukti perbedaaan nilai transaksi antara kelompok dengan buku kas UPK. Total selisih transaksi di kelompok dengan UPK sebesar Rp. 73.600.000,-

Hasil identifikasi menemukan bukti-bukti transaksi yang jelas selisih antara kelompok dengan UPK, Bendaharapun tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa uang tersebut digunakan secara pribadi, tapi tidak semua. Bendara UPK hanya mengaku menggunakan Rp. 42.600.000; dan selebihnya digunakan oleh mantan Ass. FK, sebesar Rp. 31.000.000,-

Kedua Pelaku telah mengakui menggunakan dana SPP untuk kepentingan pribadi dan membuat pernyataan diatas meterai 6000 , termasuk kesepakatan pengembalian.

Progres pengembalian dari pelaku tidak sesuai RKTL atau kesepakatan yang telah dibuat di surat pernyataan masing-masing pelaku, terhitung per tanggal 30 Desember 2014, pengembalian mantan Bendahara sebesar Rp. 22.000.000, sisa yang belum dikembalikan Rp. 20.600.000,- sedangkan mantan Ass. FK sebesar Rp. 3.000.000,- sisa yang belum dikembalikan Rp. 28.000.000,- sehingga total pengembalian sebesar Rp. 25.000.000,- ( 33,96% ).dan sisa dana yang belum dikembalikan sebesar Rp. 48.600.000,-

Sejak bulan Januari 2014, kecamatan Lasalimu Selatan dimasukkkan dalam calon Potensi Kecamatan Bermasalah ( PKB ), mengingat sisa penyalahgunaan masih diatas Rp. 40.000.000,-

Secara resmi dibulan Februari 2014 melalui surat resmi Satker Pusat, Kecamatan Lasalimu Selatan masuk daftar potensi Kecamatan Bermasalah, konsekwensi yang harus diterima dana BLM bisa dicaikan dari KPPN ke Rekening UPK, tapi tidak bisa disalurkan ke desa sebelum ada surat surat pencabutan resmi dari Satker Pusat. Adapun target waktu yang di berikan selama 2 Triwulan ( 6 bulan ), terhitung sejak bulan Februari 2014 s/d Agustus 2014.

Wacana, berita dan informasi tentang dana tidak bisa disalurkan ke desa semakin menyebar, baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, mengingat suasana/ kondisi saat itu bertepatan dengan suasana Pilcaleg, untuk menghindari kesalahpahaman ataupun adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi maka kepala BPMD mengundang Tim faskab, FK/FT dan camat melakukan pertemuan di kantor BPMD Buton untuk membahas tindaklanjuti penyelesaian masalah ( Potensi Kecamatan Bermasalah ).

Kondisi yang terjadi di masyarakat juga dibaca oleh pelaku PNPM termasuk Fasilitator, dengan tidak menunggu lama fasilitator berkoordinasi dengan pelaku di Kecamatan termasuk PJOK dan Camat, guna membahas permasalahan yang terjadi di kecamatan Lasalimu Selatan, sebagai tindaklanjut pertemuan di Kabupaten.

Pelaku PNPM-MPd tingakat kecamatan termasuk pak Camat menyepakati dilaksanakan MAD Khusus Penanganan Masalah tanggal 19 Maret 2014 , dengan topik pembahasan Desiminasi/ penyampaian masalah yang terjadi di Kecamatan Lasalimu Selatan termasuk konsekfensi sanksi Potensi Kecamatan Bermasalah, Membentuk Tim Penanganan Masalah, RKTL Penyelesaian Penanganan Masalah, Solusi Penyelesaian Litigasi/ jalur Hukum atau non Litigasi/ pengembalian minimal 80% dana kembali.

Patisipasi Masyarakat yang hadir sangat aktif dan antusias mengikuti proses MAD khusus ( ± 40 orang ), mereka ingin tahu secara langsung permasalahan yang terjadi di kecamatan Lasalimu Selatan terutama kenapa dana belum bisa disalurkan ke desa, padahal sudah banyak masyarakat yang berharap bisa kerja mendapat upah/HOK dari Program PNPM.

Masyarakat merasa dirugikan jika hanya ulah 2 orang sehingga dana harus di pending, suasana forum sedikit memanas ada sebagian yang sudah emosi. Suasana mulai meredam setelah nara sumber menyampaikan solusi penyelesaian masalah baik lewat jalur Litigasi/ hukum atau jalur Non Litigasi/ pengembalian 80% dari dana yang disalahgunakan. Setelah mendengar dan menyimak penyampaian narasumber termasuk FK/FT, masyarakat yang hadir di forum MAD khusus, mulai berpikir solusi apa yang pas untuk menyelesaian masalah sehingga dana bisa disalurkan ke desa. Sebagian besar menyuarakan lewat jalur hukum, tapi ada juga yang berpendapat lewat dana talangan biar cepat selesai.

Nara sumberpun menenangkan forum dengan menjelaskan segi positif dan negatifnya dari Jalur Litigasi dan non Litigasi, setelah mendengar penjelasan dari nara sumber hampir semua yang hadir sepakat lewat jalur non Litigasi/ pengembalian 80% termasuk dana talangan, dengan alasan pelaku rutin mengembalikan per bulan antara 1.000.000,- – 3.000.000,- kalau ditunggu pengembalian dari pelaku berarti tahun depan selesai ( 2015 selesai ), karena semangatnya malah ada peserta yang langsung angkat tangan dan menyebut besaran talangan yang diberikan.

Suasana forum langsung terdiam disaat ada salah satu peseta rapat menanyakan bagaimana pengembaliannya dana talangan karena masyarakat sudah paham kalau dana talangan tidak bisa diganti dana Program PNPM baik dana fisik maupun dana SPP, peserta yang lainpun ikut berpikir tentang pengembalian dana talangan. Diskusi kembali alot membahas pengembalian dana talangan, namun disela-sela diskusi ada yang berpendapat menggunakan sistim arisan, artinya dana pengembalian dari pelaku, dikumpul/disimpan oleh Tim Penanganan Masalah dan selanjutnya dilakukan “ lot arisan “ siapa yang namanya keluar maka dialah yang duluan mendapat pengembalian dana talangan. Peserta forum secara aklamasi menyetujuai pengembalian dana talangan menggunakan cara Lot Arisan, cara lot dinilai adil dan tidak memihak, sehingga masyarakat tidak ragu dengan dana yang sudah dikeluarkan untuk menalangi.

Akhirnya forum menyepakati penyelesaian masalah ditempuh lewat non litigasi/ pengembalian 80% , realisasi dana talangan dimulai apabila sampai tanggal 31 April 2014 belum mencapai 80% maka untuk mencukupi 80% menggunakan dana talangan, dimulai tanggal 1 Mei 2014. Dari 40 peserta yang hadir, ada 17 orang yang angkat tangan siap memberikan dana talangan.

MAD khusus penanganan masalah telah selesai, masyarakat sudah tahu permasalahan dan solusi yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Persaan lega dirasakan masyarakat khususnya masyarakat desa yang akan terdanai, yang sebelumnya was-was/ ragu/ sampai berpikir negatif kepada pemerintahan dan pelaku PNPM.

Seiring berjalannya waktu, pelaku ( mantan Bendahara UPK ), pada bulan Maret mengembalikan dana Rp. 2.000.000 dan bulan April 2014, mengembalian dana Rp. 1.000.000,-   sehingga Total Pengembalian dari pelaku, per tanggal 31 April 2014, sebesar  Rp. 28.000.000,- ( 38,04% ).

Untuk mencapai 80% maka berdasar kesepakatan MAD khusus penanganan masalah, menggunakan dana talangan, ternyata kesadaram masayarakat dan komitmen untuk menyelesaikan masalah tinggi, hal ini dapat dilihat pertanggal  31 April 2014 dana talangan sudah terkumpul di Tim penanganan Masalah sebesar Rp. 31.000.000,- yang ditalangi 16 orang ( 4 orang @ Rp. 1.000.000,-; 4 orang @ Rp. 1.500.000,-; 4 orang @ Rp. 2.000.000,-; 3 orang @ Rp. 3.000.000,-; dan 4 orang  Rp. 4.000.000,- ).

Dana talangan yang sudah terkumpul RP.31. 000.000,- disetor ke UPK dan selanjutnya disetor ke rekening SPP Kecamatan Lasalimu Selatan pada tanggal 01 Mei 2014, sehingga Total Pengembalian sbb :

-          dari Pelaku       : Rp. 28.000.000,-

-          dari talangan    : Rp. 31.000.000,-

Total               : Rp.59.000.000,- (80,16% )

Dengan adanya pengembalian 80,16% masyarakat merasa lega, merasa ikut ambil bagian dari penyelesaian masalah yang terjadi di Kecamatan Lasalimu Selatan.

Saat sekarang masyarakat selalu berharap, kepedulian Program PNPM atau Pemerintah agar sanksi segera di cabut dan dana disalurkan kedesa, selanjutnya pekerjaan bisa mulai.

"Program yang bagus tidak semata-mata diukur dari nihilnya jumlah masalah, namun bagaimana masalah itu terkuak dan upaya penanganannya"

Penulis : Sriyono [FasTKab Buton]

Read More

Tersangka Korupsi PNPM Ditahan

Penyalahgunaan keuangan negara tak hanya terjadi di lingkup SKPD pemerintahan, melainkan program pemerintah melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) juga menjadi "lahan" korupsi. seperti yang terjadi di Kecamatan Moramo, Konawe Selatan (Konsel).

Hartati menjadi tersangka dalam kasus indikasi korupsi anggaran PNPM dan telah ditahan sejak 25 Februari lalu. Padahal kasus ini telah ditangani penyidik kepolisian  sejak tahun 2012 lalu. "Sekarang tersangka telah dititipkan di Rutan Punggolaka, Kendari," ujar Kapolres Konsel, AKBP Aksin melalui Kasubaghumas Polres Konsel, AKP Ares Lakalau, akhir pekan lalu.

Hartati disebut menyelengkan dana anggaran simpan pinjam perempuan (SPP) pada program PNPM di Kecamatan Moramo Tahun 2012 lalu. Modusnya, tersangka sebagai bendahara UPK PNPM tidak menyetorkan pengembalian dana  kelompok penerima SPP. Sehingga jumlah dana yang tidak disetorkan  di rekening PNPM disebut mencapai Rp. 214,2 juta. "tersangka dijerat dengan pasal 2, 3 dan 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Tersangka diancam dengan pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda paling tingi Rp. 1 miliar," tegas AKP Ares Lakalau.

Read More

Menilik Dari Dekat, Usaha Kue Ranggina “Bu Ros”

Peningkatan pendapatan dan Ekonomi keluarga, merupakan salah satu tujuan dari Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif. Tidak hanya Kepala rumah tangga saja, Ibu rumah tangga dan anggota keluarga lain pun diharapkan dapat berpartisipasi memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Hal itulah yang dilakukan Roslian “Bu Ros” seorang Ibu Rumah Tangga Anggota Kelompok SPP Nusa Indah Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang membantu menopang perekonomian keluarga melalui usaha pembuatan kue Ranggina. Kurang lebih 15 tahun yang lalu,Ia telah memulai usahanya dengan membuat kue Ranggina dan memasarkan langsung produknya kepada konsumen.

Dalam perjalanan usahanya banyak kendala yang dialami oleh Bu Ros, menyangkut masalah permodalan,kualitas produk hingga ke pemasaran, namun hal itu tidak menjadikan semangatnya surut untuk selalu bangkit berusaha. Perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan yang makin meningkat, biaya sekolah anak-anak juga merupakan motivasinya dalam berusaha karena untuk mengharapkan penghasilan suami yang seorang tukang  batu tentu sangatlah tidak cukup.

Awal usahanya dimulai dengan modal seadanya,Bu Ros membuat kue Ranggina dari bahan 5-10 liter beras sesuai dengan kondisi dan permintaan pasar. Tempat pemasaran yang dituju adalah Pasar Sentral Unaaha. Kue Ranggina merupakan kue tradisional yang mempunyai pangsa pasar tersendiri artinya ada konsumen-konsumen tertentu yang menggemari kue tersebut. Produksi kue Ranggina disesuaikan dengan kebutuhan pasar dimana dalam seminggu diproduksi sebanyak tiga kali yaitu hari senin,rabu,jumat mengikuti jadwal Pasar Unaaha. Dalam sekali penjualan ia mendapat keuntungan yang tidak banyak dan apabila di kalkulasi perbulannya sekitar Rp 200.000 dengan keuntungan yang seadanya itulah diputar untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

Bertahun-tahun usahanya dijalankan hingga pada tahun 2009, Program nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MP) masuk ke Kecamatan Wawotobi salah satu programnya yaitu Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dimana kelompok perempuan yang mempunyai usaha dapat mengajukan kredit pinjaman dengan bunga dan persyaratan yang cukup meringankan. Program ini merupakan kabar gembira sekaligus dianggap sebagai Oasis di tengah Padang pasir bagi perempuan yang mempunyai keterbatasan modal dan usaha seperti Bu Ros. Dengan membentuk kelompok SPP Nusa Indah, Bu Ros dan anggota lainnya mengajukan pinjaman kredit sebesar satu juta rupiah per orang. Modal kredit inilah yang membuat Bu Ros menambah skala produksinya menjadi 30-40 liter per produksinya. Dari segi pemasaran pun sudah berkembang,melalui kenalan dan penawaran yang dilakukan kini Ia telah mempunyai langganan tetap di Mall Mandonga dan Pasar Kota Kendari.Kini,dalam sekali produksi ia menggunakan 30-40 Liter beras dan dari hasil produksinya menghasilkan keuntungan bersih sekitar Delapan ratus Ribu Rupiah. Adanya bantuan kredit dari PNPM MP tersebut sangat membantu Bu Ros dan ibu-ibu lainnya yang mempunyai usaha serupa namun terkendala oleh permodalan. Kelompok simpan pinjam Nusa Indah dalam perjalanannya mendapatkan kredit yang meningkat sesuai dengan proposal dan perkembangan usaha yang mereka jalankan dan saat ini telah mengajukan proposal untuk pinjaman keempat.

Perkembangan usaha yang dialami oleh bu Ros tidak membuatnya puas, Ia ingin kue Ranggina yang diproduksinya itu bisa dikenal banyak orang dan diminati oleh banyak konsumen. Seiring perjalanan waktu berbagai usaha dilakukannya untuk meningkatkan  kualitas produk  salah satunya dengan menggunakan bahan dasar yang memang dipilih untuk menjamin mutu dan ketahanan simpan kue Ranggina. Kue Ranggina buatan Bu Ros memiliki kelebihan diantaranya renyah dan tahan lama, namun tetap saja kini terkendala dari segi pengemasan yang masih menggunakan plastik biasa dan juga belum adanya label yang dimiliki untuk menunjang pemasaran. Selain itu Ia membutuhkan bantuan promosi melalui pameran-pameran dan juga bermitra dengan kelompok usaha besar.  Harapan yang dimilikinya sangat besar agar usaha yang dijalankannya dapat terus berkembang . Melalui kredit usaha dari PNPM-MP yang terus bergulir  dirasakannya sangat membantu ditengah susahnya mengakses permodalan kredit di bank untuk ukuran mereka masyarakat kecil. Selain itu penguatan-penguatan kelompok yang dilakukan oleh UPK  serta FK/FT  Kec.Wawotobi sangat memotivasi mereka untuk mengembangkan usahanya. “Mudah-mudahan Simpan Pinjam di PNPM MP ini tidak berhenti, karena masih banyak perempuan-perempuan yang butuh bantuan modal untuk mengembangkan usaha” Ucap Bu Ros.

"Semoga ini dapat menginspirasi dan menjadi motivasi anggota kelompok simpan pinjam lainnya untuk terus semangat dalam mengembangkan usahanya."

Penulis : Ruswati [FasKeu Kab. Wakatobi]

Read More

Bappeda Gagas Program 2015 Lebih Awal

Penanggalan Tahun 2014 barulah memasuki pertengahan Januari. Tapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konsel sudah mengawali tahun politik ini dengan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Acara yang biasa digelar dipertengahan tahun ini memang sengaja dipercepat mengingat tahun ini digelar kegiatan politik nasional yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Musrenbang tersebut nantinya akan menjadi rujukan menyusun program kerja prioritas kabupaten di tahun 2015 mendatang. Untuk itu pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten akan digelar mulai awal tahun Februari hingga awal April 2014 mendatang. Bappeda Konsel selaku pelaksana kegiatan telah merancang dan menjadwal pelaksanaan Musrenbang, sehingga tahapan ini dapat berjalan dengan baik dan terencana.

“melalui kegiatan ini dalam sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Minapolitan Pedesaan (P3MP) tahun 2014 dan prioritas pembangunan tahun 2015, Bappeda Konsel telah merancang dan menjadwal pelaksanaan Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten untuk tahun anggaran 2015,” jelas Kepala Bappeda Konsel, DR. H. Arsalim Arifin, akhir pecan lalu. Menurutnya, Musrenbang  adalah form musyawarah tahuan yang dilaksanakan secara parisipatif oleh para pemangku kepentingan ditingkat desa dan kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang sudah disusun.

Dijelaskan mekanisme pelaksanaan Musrenbang terdiri dari Pra Musrenbang dan tahapan pelaksanaan. Pra Musrenbang itu terdiri dari sosialisasi arah, kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2015 dan mekanisme Musrenbang Integrasi. Kepala desa/lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang desa/kelurahan, masyarakat ditingkat dusun, RT/RW melakukan Musyawarah, penulisan berupa proposal yang berisi jenis kegiatan, pemanfaatan, cara pelaksanaan kegiatan dengan pihak lainnya, perkiraan RAB. Kepala Desa juga menetapkan tim penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan.

Setelah Pra Musrenbang selanjutnya adalah pendaftaran peserta, pemaparan kepala desa atau kelurahan tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yangbersangkutan. Pemaparan LPMD atau lembaga kemasyarakatan di desa terhadap perkembangan pembangunan anggaran dan belanja desa/kelurahan sebelumnya dan pendanaan lain. Pemaparan kepala desa/lurah tentang perkiraan jumlah ADD yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.

Penyampaian masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat dan seterusnya pemisahan kegiatan berdasarkan.” selanjutnya kepala desa menetapkan perwakilan masyarakat/delegasi desa 1-6 orang untuk menghadiri Musrenbang kecamatan,” jelas Arsalim.

Begitu juga dengan pelaksanaan Musrenbang kecamatan tidak jauh beda dengan Musrenbang desa yakni apa yang menjadi usulan dan masukan terkait kegiatan dan program untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Bappeda dan Kepala SKPD Pemerintah Daerah Konsel. “Bappeda selaku pelaksana kegiatan ini telah menjadwalkan pelaksanaan Musrenbang. Melalui dari desa itu di awal Februari dengan harapan sebelum atau seminggu pasca Pemil 9 April 2014 mendatang sudah dilaksanakan Musrenbang kabupaten dan seterusnya Musrenbang provinsi dan tingkat nasional,” tandas peraih Doktor di Universitas Padjajaran itu. (**)

Read More

Perjuangan Berat Untuk Sebuah Pengakuan Sebagai Fasilitator

Peserta Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Tahap 1 

bersama Tim Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator 

Pemberdayaan Masyarakat (LSP-FPM) 

Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) adalah sebuah asosiasi didirikan oleh pelaku pemberdayaan masyarakat dengan keanggotaan yang tersebar hampir seluruh provinsi di Indonesia, didirikan pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Akte Notaris Kristy Sada Perarih Sinulingga No. 2 Tahun 2011.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPPMI Sulawesi Tenggara ditetapkan melalui Surat Ketetapan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IPPMI No. 008 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.

Salah satu peran IPPMI adalah mendorong kinerja yang baik dari anggota melalui sertifikasi profesi, menjaga kode etik pelaku pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan peran tersebut maka pada tanggal 1 - 2 Desember 2013 DPD IPPMI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikasi Pemberdayaan Masyarakat (LSP FPM) dan Universitas Haluoleo sebagai Tempat Uji Kompetensi. Peserta sertifikasi sebayak 20 orang fasilitator pemberdayaan yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan kesemuanya dinyatakan Kompoten dan mendapat pengakuan sebagai seorang fasilitator pemberdayaan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP FPM.

Pembukaan Sertifikasi Tahap 2 tanggal 7-8 Desember 2013 

oleh Sekjen LSP FPM (Chamiyatus), Leader Asesor (Indah), 

Ketua DPD IPPMI Sultra (La Ode Syahruddin Kaeba), 

DPN IPPMI Pusat (Ismail Zainuri), Ruang Senat UHO. 

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan 4 (empat) tahapan mulai dari pembuktian portofolio, tes tertulis, wawancara, dan simulasi. Setelah proses selesai, maka tim asesor akan melakukan pleno untuk memutuskan atau memberi umpan balik pada asesi apakah kompoten atau belum kompoten pada saat itu juga.

Atas keberhasilan pelaksanaan tahap 1, maka minat kawan-kawan fasilitator untuk menunjukan kemampuan dirinya bahwa kompoten semakin bertambah. Untuk mengakomodir hal tersebut maka DPD IPPMI Sultra kembali bekerjasama dengan LSP FPM untuk melaksanakan sertifikasi tahap 2 dengan jumlah peserta 40 orang.

Sampai dengan saat ini jumlah fasilitator bersertifikat yang dinyatakan kompoten berjumlah 60 orang yang berasal dari Tim Leader (TL) dan spesialis PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 7 orang, Tim Fasilitator Kabupaten 23 orang, Tim Asisten Kabupaten 13 orang dan Fasilitator Kecamatan 17 orang. 

Peserta sertifikasi tahap 2 bersama tim asesor LSP FPM, 

DPD IPPMI Sultra, setelah semua asesi dinyatakan kompoten.

Salah satu dasar pemikiran pentingnya sertifikasi fasilitator antara lain adalah a). Amanat Perpres 70, bahwa setiap konsultan yang direkrut oleh pemerintah harus bersertifikasi;  b). Menjamin hak rakyat untuk memperoleh pendampingan dari orang-orang yang benar-benar berkompeten sebagai seorang fasilitator; c). Menjamin keberadaan dari profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan daerah, nasional maupun internasional; d). Memberikan kepastian jenjang karier kepada seluruh fasilitator pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, bukan sekedar lama bekerja.

Bagi kawan-kawan pelaku pemberdayaan yang ingin malakukan uji kompetensi/sertifikasi, maka IPPMI Sultra siap memfasilitasi proses tersebut. Rencana sertifikasi untuk tahap 3 akan dilaksanakan pada bulan Januari 2013.

Salam Pemberdaya

Penulis : La Ode Syahruddin Kaeba [FasTKab Konsel/Ketua DPD IPPMI Prov.Sultra]

Read More