Bidik Dana PNPM, Polres Konawe Selatan Tunggu Audit BPKP

Andoolo : Penyalahgunaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) kian empuk untuk dijadikan ladang korupsi. Kasus terbaru yang kini ditangani oleh penyidik Polres Konsel yakni dugaan korupsi program PNPM tahun 2013 pada program non fisik di Kecamatan Moramo Utara. Sebelumnya, penyidik Polres Konsel juga melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi SPP PNPM di Kecamatan Moramo untuk tahun 2012. Namun perkara itu belum tuntas karena masih menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kapolres Konsel, AKBP Aksin melalui Kasatreskrim Iptu Denis Arya Putra membenarkan penyidikan kasus tersebut. "Iya, kasus yang sedang disidik sekarang penyelewengan dana SPP PNPM-MP di Kecamatan Moramo Utara tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh bendahara UPK berinisial H alias Ys," katanya, kemarin.

Modus penyelewengan keuangan negara tersebut, Lanjut Iptu Denis yakni terduga korupsi telah menerima uang pengembalian dana simpan pinjam perempuan (SPP) dari kelompok penerima SPP. Dari penerimaan itu, ternyata bendahara UPK PNPM Kecamatan Moramo Utara tidak memasukan ke rekening atau menyetorkan kerekening SPP PNPM-MP UPK Kecamatan Moramo Utara.

"Dugaan sementara uang yang digelapkan senilai Rp. 214.265.000 dari pengembalian kelompok SPP PNPM," sambungnya.

Dari anggaran pengembalian dari kelompok SPP di sepuluh desa se Kecamatan Moramo Utara katanya diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara. Pihak penyidikpun telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari kelompok penerima program simpan pinjam perempuan (SPP). "Saksi yang sudah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi SPP PNPM sebanyak 15 orang. Mereka yang terperiksa diantaranya dari kelompok penerima SPP disepuluh desa di Kecamatan Morut,"ujarnya tanpa menyebutkan nama-nama yang dijadikan saksi.

Mantan Kapolsek Landono ini, berargumen penetapan tersangka belum bisa dilakukan. Dengan alasan belum dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. "Kita belum bisa tetapkan tersangkanya sebelum ada hasil audit dari BPKP," tukasnya.

Begitupun tersangka kasus dugaan korupsi SPP PNPM di Kecamatan Moramo untuk tahun 2012. Menurut Denis untuk penetapan tersangka pada kasus SPP PNPM di Kecamatan Moramo, juga terkendala hasil audit dari BPKP.

Read More

PNPM Mandiri Perdesaan Sultra Masuk 10 Besar

SETAHUN Terakhir ini kinerja PNPM Mandiri Perdesaan Sultra, menorehkan keberhasilan. Di tingkat nasional, Sultra masuk urutan ke 6 atau masuk dalam 10 besar terbaik. Ini dilihat dari sisi pemanfaatan maupun penyerapan.

Kabag. Kelembagaan SDA dan TTG, BPM & Pemerintahan Desa Sultra, Jaya Bhakti mengatakan, naiknya grade tersebut membuktikan bila kualitas PNPM Mandiri Pedesaan Sultra yang membaik. Indikatornya tentunya dari penyerapan dana yang rata-rata sudah 100 persen. Demikian dalam pemanfaatannya di masyarakat sudah sesuai dengan rencana awal. “PNPM Mandiri Perdesaan ini kan dari rakyat untuk rakyat. Kemudian kalau ada rencana yang tidak sesuai dengan kinerja dilapangan, masyarakat tidak mau laksanakan dalam MDST (Musyawarah Desa Serah Terima),” terang Jaya Bhakti yang juga Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM Mandiri Perdesaan Sultra ini.

Menurut Mantan Kasat Pol PP Kabupaten Kolaka itu, ditahun 2013 ini, hingga Oktober penyerapan sudah 90 pesen, padahal pada tahun sebelumnya hanya 50 persen. Demikian dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sudah 100 persen. Dengan rincian untuk Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara dan Wakatobi penyerapan mencapai 100 persen. Untuk daerah lain rata-rata masih 70 persen.

Masalah ‘Kebersihan’ pengelolaan keuangan di PNPM Mandiri Perdesaan, sampai saat ini kecil kemungkinan untuk terjadi korupsi. Pasalnya dana yang ada diolah secara transparan oleh masyarakat setempat. “Mereka mengetahui berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan. Masyarakat juga yang mengerjakan serta berfungsi sebagai pengawas. Jadi kalau terjadi ketidak beresan mereka pula yang akan melaporkan, sehingga kecil kemungkinan untuk diselewengkan, kalaupun ada tentunya porsinya sangat kecil dan mereka akan mendapatkan sanksi,” papar Jaya Bhakti yang pernah menjabat sebagai Camat Uluwoi, Kabupaten Kolaka ini.

Dengan grade yang saat ini diraih, tentunya PNPM Mandiri Perdesaan harus mempertahankannya. “Bahkan kualitas harus lebih baik, sehingga pembangunan di perdesaaan bisa lebih meningkat, dan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Read More

Kasus PNPM Moramo, Penetapan Tersangka Tunggu Audit BPKP

Andoolo : Penetapan tersangka dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Moramo, terkendala hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Padahal tim audit dari BPKP wilayah Sultra telah menurunkan timnya untuk mengidentifikasi hasil kerugian negara yang ditimbulkan dalam progran non fisik PNPM yang tak dipertanggungjawabkan.

Kini penyidik tinggal menunggu hasil ekspose secara resmi dari instansi yang bersangkutan. "Auditnya sudah dilakukan, penyidik tinggal menunggu hasil dari audit yang sudah dilakukan," ujar Kasatreskrim Polres Konsel, Iptu Denis Arya Putra, kemarin.

Apabila hasil audit dari BPKP telah dikeluarkan, maka penetapan terduga korupsi dana PNPM senilai Rp 3,397 miliar untuk program non fisik dalam bentuk simpan pinjam perempuan  (SPP) yang meliputi seluruh desa se-Kecamatan Moramo segera ditetapkan. "Yang Jelasnya, apabila hasil audit telah dikeluarkan oleh BPKP Sultra, maka penyidik langsung menetapkan tersangka. Jadi, kendalanya pada keluaran hasil audit," sambung Humas Polres Konsel, AKP Ares Lakalau.

Pada kasus itu, penyidik Polres Konsel telah melakukan pemeriksaan saksi berjumlah 28 orang. Mereka yang dijadikan saksi dalam kasus tersebut diantaranya ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), PoJK, bendahara PNPM serta ketua Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Untuk diketahui pula, program PNPM MP tahun 2012 dikucurkan pemerintah di Kecamatan Moramo senilai Rp 3,397 miliar. Anggaran tersebut untuk beberapa item kegiatan diantaranya pembangunan sarana fisik dan non fisik. Item kegiatan itu difokuskan pada bentuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan maupun usaha simpan pinjam perempuan. Dari anggaran senilai  Rp 3,397 miliar ada program non fisik yakni simpan pinjan perempuan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp  434 juta sebagaimana hasil pemeriksaan awal.

Read More

Dana PNPM Mandiri Wakatobi Rp10 Miliar

Wangiwangi, (Antara) - Dana Program Nasional Permberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang bersumber dari APBN 2013 tahun ini lebih dari Rp10 miliar. 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Wakatobi Adul Rahim di Wangiwangi, Selasa, mengatakan bahwa dana PNPM-Mandiri tersebut sebagian besar membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. 

Selain itu, kata dia, juga disalurkan kepada kelompok usaha bersama (UB), terutama UB kaum perempuan yang mengembangkan usaha kerajinan rumah tangga seperti kerajinan kain tenus khas daerah Wakatobi dan usaha pembuatan kue. 

"Saat ini, dana PNPM Mandiri yang dialokaiskan di Wakatobi itu sudah terserap sekitar 60 persen," katanya. 

Menurut Rahim, dana PNPM-Mandiri di Wakatobi tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp23 miliar. "Menurunnya jumlah dana PNPM-Mandiri yang dikucurkan di Wakatobi itu dikarenakan sebagian besar infrastuktur perdesaan di wilayah Wakatobi sudah terbangun dengan baik, tinggal pemeliharaan," katanya. 

Ia mengatakan dana PNPM-Mandiri yang diberikan pemerintah pusat, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wakatobi secara keseluruhan. Indikasi tersebut, kata dia, tampak dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi dalam dua tahun terakhir telah mengalami penurunan dari 17 persen lebih menjadi sisa sekitar 14 persen lebih. "Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengelola dana PNPM-Mandiri, telah mendorong Pemerintah Myanmar pekan lalu melakukan studi banding di Wakatobi ini," katanya. Hasil studi banding tersebut, kata dia, akan dijadikan model bagi Pemerintah Myanmar dalam mengelola dan menangani penduduk miskin di negara mereka. 

Dikutip dari : antaranews.com

Read More

Pembangunan Listrik Desa Wulu

Desa Wulu merupakan desa yang terpencil terletak di daratan Kabaena, namun secara administratif desa tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton. sebelum tahun 2010, infraksruktur desa ini sangat minim termasuk tidak adanya listrik desa sehingga pada malam hari suasananya gelap gulita.

Usulan Listrik Desa terlahir pada proses Musyawarah Desa Perencanaan (MD II) TA. 2010, yang dihadiri oleh FK/FT, pengurus UPK, PJOK, pemerintah Desa dan BPD, pelaku ditingkat desa serta masyarakat. Dalam proses musyawarah tersebut disepakati bahwa yang paling mendesak dan prioritas yang akan diadakan adalah listrik desa. Setelah melalui proses perencanaan yang melibatkan unsur masyarakat maka pengadaan mesin listrik sebagai komponen utama pembangunan listrik yang ada melalui tahapan pelelangan yang dilakukan oleh Tim Panitia Lelang yang telah dibentuk melalui MD Informasi Hasil MAD III sehingga terlahir pemenang lelang yang berhak dan berkewajiban mendatangkan mesin listrik tersebut. Alhasil hanya membutuhkan waktu 3 minggu dari waktu ditentukannya pemenang lelang maka mesin listrik tiba juga d daerah yang yang terpencil dan terisolasi ini.

Masyarakat Desa Wulu sangat antusias dengan proses pembangunan listrik tersebut sehingga tanah dan pembangunan rumah tempat mesin diadakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Total dana yang digunakan untuk pembangunan listrik yang ada di Desa Wulu yakni Rp 263.502.000 Operasional UPK Rp 5.270.000 dan Operasional Rp 7.904.000. Sedangkan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wulu mencapai Rp 18.080.000.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan listrik desa melibatkan masyarakat desa terutama pemasangan tiang, kabel listrik induk dan kabel listrik ke rumah-rumah warga dengan system penggajian HOK sedangkan pembangunan rumah tempdat mesin dan jalan untuk akses ke rumah mesin dilakukan secara gotong royong dan swadaya oleh masyarakat desa. Hampir 100 persen rumah warga desa berhak dan telah mendapatkan fasilitas listrik terbut. dari hasil musyawarah desa khusus di desa yang dihadiri oleh pelaku PNPM-MPd di tingkat desa, BPD, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat disepakati biaya instalasi sebesar Rp 350.000 setiap rumah dan iuran bulanan disepakati sebesar Rp 50.000 ribu/per bulan setiap rumah. Biaya tersebut digunakan sebagai modal dasar operasional termasuk pengadaan bahan bakar. Untuk mengatasi tingginya Operasional bahan bakar maka pemerintah desa, BPD, pelaku PNPM-MPd ditingkat Desa dan masyarakat sepakat untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan  PT AMI (Arga Morini Indah) merupakan salah satu tambang Nikel yang beroperasi di sekitar Desa Wulu melalui dana ComDev (Community Development) untuk masyarakat desa Wulu yang berupa bantuan langsung yang berupa bahan bakar solar. Dalam pelaksanaannya pihak perusahaan dan masyarakat Desa Wulu mencapai kesepakatan bahwa setengah bahan bakar yang digunakan akan ditanggung sendiri oleh masyarakat dan selebihnya dibantu oleh pihak perusahaan dalam bentuk bahan bakar Solar.

Dalam proses pemeliharaan disepakati bahwa dana sisa operasional dan iuran dari pihak masyarakat dimasukkan di Bank BRI Cabang Bau-Bau melalui rekening BPD Desa Wulu sebagai pendapatan Desa Wulu. Sejak terhitung diresmikan yakni tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan bulan November 2011 jumlah pendapatan Desa melalui listrik desa telah mencapai Rp 57.750.000 rupiah. Dana tersebut dianggap pendapatan Desa yang telah disepakati melalui musyawarah khusus bahwa suatu saat apabila mesin mengalami kerusakkan atau pengadaan mesin listrik yang baru maka  listrik di Desa Wulu dapat diadakan kembali melalui dana tersebut. Sementara dalam operasionalnya pelaksanaannya, mesin tersebut bekerja mulai pukul 18:00 sampai dengan pukul 24:00. dalam musyawarah disepakati pula bahwa untuk yang menjaga mesin, dibentuk TIM Pengelola dari unsur masyarakat setempat dengan honor sebesar Rp. 500.000/per bulan. 

Diharapkan bahwa dengan adanya pemeliharaan terhadap listrik Desa yang dibangun oleh PNPM-MPd maka suatu saat apabila mesin mengalami kerusakan atau tidak berfungsi lagi maka dengan dana pemeliharaan yang terkumpul setiap bulannya maka masyarakat desa Wulu dapat mengadakan sendiri listrik tanpa tergantung lagi dari program karena tingginya kesadaran warga untuk membayar dana iuran tiap bulannya.

Dari hasil kunjungan supervisi TL RMC VI Korprov Sultra dan Tim Faskab Kabupaten Buton menyimpulakan bahwa pelaksanaan dan pelestarian kegiatan Listrik Desa sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya warga desa Wulu. hal ini terlihat dari system pemeliharaan dan admnistrasi pengelolaan yang ada secara nyata direalisasikan dan menjadi komitmen warga dalam pelestariannya. 

Dengan adanya fasilitas listrik desa yang dibiayai oleh PNPM-MPd maka dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan setempat yakni adanya penyediaan es untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan. Disamping itu masyarakat desa Wulu dapat mengakses informasi melalui media-media telivisi sehingga kesan terisolasinya dan tertinggalnya perlahan-lahan mulai terkikis.

Read More

Fasilitasi Desa Memilih Kegiatan Yang Baik

Mengawali perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 dalam peningkatan kualitas perencanaan yang akan terintegrasi pada Sistem Pembangunan Daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip : bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas dan keberlanjutan, dipandang perlu untuk dilakukan revitalisasi proses dan pendekatan perencanaan sehingga dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi lebih baik.


Autokritik

Kualitas perencanaan yang baik ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, keterlibatan masyarakat terutama RTM dan Perempuan akan memberi nuansa dan dinamika yang cukup berkesan sehingga usulan kegiatan yang muncul akan semakin bervariasi. Kemampuan fasilitasi akan sangat menentukan terutama pemilihan waktu, media dan metode serta kelompok sasaran. Nilai seni memfasilitasi ini harus tertanam pada jiwa seorang pemberdaya sehingga harapan program yang begitu besar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tercapai.

Berikut ini gambaran kesalahan kecil yang terabaikan dari proses fasilitasi yang besar pengaruhnya terhadap kualitas perencanaan dan cenderung merugikan masyarakat miskin :

No.	Kesalahan Yang Terabaikan	Penanda Kesalahan
1	Pegas, MKP dan MD Prioritas dilaksanakan hanya sekedar gugur kewajiban	Pada laporan Protak Musyawarah dilaksanakan 1 hari 4 desa atau lebih dan MKP disatukan dengan MD Perencanaan.
2	3 (tiga) tolls perencanaan tidak digunakan sebagai indikator perencanaan	Peta Sosiali Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan tidak diupdate atau bahkan sudah tidak ada di desa.
3	Klasifikasi kesejahteraan tidak digunakan sebagai sasaran kegiatan	Jumlah RTM tidak diupdate dan menggunakan data RPJM Desa tahun 2010.
4	Manfaat kegiatan tidak diketahui sesuai dengan ketentuan : peningkatan pendapatan RTM, penghematan/mengurangi pengeluaran RTM dan peningkatan kualitas hidup RTM.	Banyak kegiatan yang tidak termanfaatkan/terpelihara
5	Kurang melibatkan masyarakat pada proses perencanaan	Pada protak tingkat partisipasi pada tahap perencanaan berkurang terutama partisipasi perempuan

Akibat dari proses tersebut diatas menimbulkan beberapa dampak antara lain :

• Usulan yang muncul bukan merupakan kebutuhan RTM, terkesan kegiatan diskenariokan oleh pihak tertentu sehingga terjadi proses lelang dan yang akan mengerjakan telah disiapkan.
• Masyarakat bukan menjadi pelaku utama pada proses perencanaan sehingga apatis dalam menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh program.
• Karena hubungan antara peta sosial desa, kalender musim dan bagan kelembagaan belum terpahami maka yang harusnya masalah yang berulang dapat diselesaikan oleh kelembagaan desa menjadi tidak prioritas akibatnya program menjadi pemadam kebakaran yang hanya memadamkan dibagian hulunya saja.
• dan masih banyak dampak lainnya yang faktanya tidak terlaporkan jangan sampai membebani fasilitator dalam menjalankan tugasnya.

Untuk itu diperlukan gerakan bersama dalam membangun kesadaran sebagai seorang pemberdaya agar proses fasilitasi dijadikan suatu seni sehingga moral dan tanggungjawab menjadi setara dengan nilai materil yang diperoleh.

Proses Fasilitasi

Proses ini dilaksanakan pada saat MKP dan MD Perencanaan untuk memutuskan usulan prioritas desa sebagai berikut :

Saringan PERTAMA :

Uraikan masing-masing manfaat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang terdapat pada REKAPITULASI USULAN  (draft RKP) dengan Kategori Manfaat bagi RTM :

• Meningkatkan Pendapatan
• Menghemat/Mengurangi Pengeluaran
• Sosial atau Kualitas Hidup
• Kesesuaian Terhadap Kebutuhan Perempuan (Khusus MKP)

Yang memenuhi kriteria tersebut akan direkap untuk saringan tahap selanjutnya seperti tabel berikut :

No.	Kegiatan	Kategori			Manfaat
		Peningkatan Pendapatan	Menghemat Pengeluaran	Sosial atau Kualitas Hidup
1	JUTA	√	-	√	Membuka akses lahan pertanian RTM yang berada dipelosok dusun 1 dengan jumlah RTM 20 KK, saat ini akses kelokasi melewati perkebunan dengan melewati pagar warga.
2	Peningkatan Jalan	-	-	-	Saat ini jalan dapat dilewati, memang bergelombang tetapi tidak mempengaruhi RTM dalam menggunakan jalan tersebut karena mereka berjalan kaki atau bersepeda.
3	Honor Guru TK	-	√	-	Jika usulan ini terdanai maka yang tadinya iuran untuk guru setiap bulannya Rp. 50.000 berkurang menjadi Rp. 20.000 sehingga bisa membantu RTM yang berjumlah 20 KK untuk menghemat pengeluaran.

Output :

Rekapitulasi Usulan yang sesuai Kategori Manfaat (termasuk kesesuaian terhadap usulan Perempuan pada MKP.)

Saringan KEDUA :

Setelah usulan pada saringan PERTAMA terekap, maka dilakukan proses Kwadran Prioritas, usulan yang dibahas hanya yang masuk pada kategori diatas :

1. Sangat Dibutuhkan

Usulan ini menjadi prioritas kebutuhan yang utama jika tidak terdanai maka akan mempengaruhi kategori manfaat yaitu pendapatan masyarakat, penghematan pengeluaran dan sosial atau kualitas hidup.

2. Mendesak Untuk Dilaksanakan

Jika tidak dikerjakan sekarang maka akan memberikan dampak terhadap kelangsungan hidup manusia misalnya korban jiwa, banjir, wabah penyakit, kecelakaan, dll.

                                                    

Out Put :         Rekapitulasi Usulan yang Sangat Mendesak dan Sangat Dibutuhkan

Saringan KETIGA :

Tahapan ini merupakan langkah terakhir dalam menentukan prioritas usulan desa, yang dibahas adalah rekapitulasi usulan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan sesuai dengan kriteria :

1.    Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin

2.    Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan

3.    Dapat dikerjakan oleh masyarakat

4.    Didukung oleh sumber daya yang ada

5.    Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Metode apapun yang dilakukan apakan dengan biji-bijian, voting, musyawarah jika telah melakukan langkah diatas maka usulan yang dihasilkan tetap mencerminkan usulan prioritas yang baik.

Penulis : La Ode Syahruddin Kaeba / FasTKab Konawe Selatan

Read More

Audit BPKP... Kenapa Takut !!!

RUMBIA – Di siang hari Tgl. 25 Maret 2013, setelah lepas Jum’at di Aula Kantor BPMP & Pemberdayaan Perempuan Kab. Bombana, Tim Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan Pemaparan Hasil Audit PNPM-MPd Kab. Bombana TA. 2012 setelah melakukan pemeriksaan sampling lokasi audit di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kec. Poleang, Kec. Masaloka Raya, Kec. Kabaena dan Kec. Mataoleo dimana setiap kecamatannya Tim Audit BPKP mengambil sampling 3 (tiga) desa yang dimulai sejak tanggal 25 Feb s/d 15 Maret 2013.

Turut serta hadir dalam kegiatan Pemaparan Hasil Audit BPKP yaitu Asisten I Setda Kab. Bombana, Kepala BPMP & Pemberdayaan Perempuan, Inspektorat Daerah, PJOKab PNPM-MPd, Tim Faskab serta perwakilan dari kecamatan lokasi sampling audit.

Dalam kesempatan pemaparan oleh Tim Audit BPKP, mengatakan “Jangan takut kepada kami karena kami datang tidak untuk mencari-cari masalah, tetapi kami datang untuk menemukan hal positif untuk dijadikan perbaikan PNPM-MPd kedepannya”

Menurut Tim BPKP tidak ditemukan lagi adanya penyimpangan dana baik oleh konsultan maupun masyarakat, serta adanya beberapa hal yang menjadi temuan positif menurut tim yaitu Tahapan Perencanaan telah dilaksanakan oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Komitmen Swadaya Masyarakat sangat baik serta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan dana pendamping (Cost Sharing) sangat baik.

Masih dalam sambutannya, Tim Audit BPKP juga mengatakan bahwa tujuan dilakukannya audit adalah 1). Melihat kewajaran keuangan, 2). Menilai kinerja sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd, 3). Menilai ketaatan dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut dikatakan bahwa hal ini sejalan dengan peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam mengawal program yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan ke hal yang lebih positif dan Komitmen adalah salah satu sifat yang sangat penting, boleh dikatakan mutlak harus dimiliki seorang fasilitator dalam pekerjaan seperti ini.  Orang yang bekerja dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat menghadapi banyak kesulitan.  Sering menghadapi masalah yang kompleks, yang tidak jelas jalan keluarnya.

Selalu menghadapi orang yang tidak punya niat baik dan orang yang akan melihat kesempatan dalam kesulitan kita.  Rasa komitmen adalah senjata kita untuk mengatasi rasa putus asa di lapangan.  Karena fasilitator hampir selalu bekerja sendiri, tanpa pengawasan harian, sehingga perlu komitmen supaya tetap bekerja dengan keras demi masyarakat.

Dan atas komitmen ini, Tim Audit BPKP menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Pemkab Bombana hendaknya memberikan insentif daerah kepada para pelaku PNPM Pedesaan terutama di lokasi terpencil, hal ini akan memacu kinerja mereka sebagai pelaku pembangunan di desa yang tentunya disambut tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir dikegiatan ekspose ini.

Pada saat melakukan pemeriksaan, Tim Audit BPKP tidak hanya memeriksa kegiatan TA. 2012 tetapi juga memeriksa kegiatan tahun anggaran sebelumnya utamanya dalam kegiatan SPP.

Terlepas dari temuan positif yang ditemukan oleh tim audit, terdapat juga beberapa hal koreksi yang masih perlu dilakukan perbaikan kedepan yaitu :

• Perlunya dibuat Perencanaan Penyusunan Jadwal Pekerjaan, untuk mengantisipasi  keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
• Di beberapa tempat ada masalah dengan kekurangan tenaga kerja, dikarenakan ada perbedaan upah tukang Per HOK dengan proyek yang didanai APBD dan yang didanai program
• Faktor lokasi dan kelangkaan bahan menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
• Untuk proyek yang didanai bersama dengan program lain hendaknya dikaji lebih dalam untuk menghindari masalah yang timbul dari proyek tersebut.
• Dalam Surat Perjanjian Kontrak hendaknya dibuat klausul denda untuk menghindari rekanan pemenang membatalkan kontrak secara sepihak.

Akhir kata Koorprov selalu mengingatkan para fasilitator dalam bekerja agar “Jika ingin berlindung maka berlindunglah pada profesionalisme anda”.

Penulis : Andi Nur Amri (FT-Kab. Bombana)

Read More