KORUPSI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN DITUNTUT 3 TAHUN

Kendari , KP  

Apes bagi Hartati SE, Terdakwa kasus dugaan korupsi dana PNPM Mandiri perdesaan masuk tahap tuntutan. Hartati dituntut 3 tahun penjara denda Rp. 50 Juta ,subsider 1 bulan Penjara. Selain itu JPU membebankan terdakwa biaya ganti rugi sebesar Rp. 300 Juta . Apabila tidak dilakukan maka harta benda terdakwa menjadi sitaan

Hartati hanya tertunduk saat Ramadan SH selaku JPU Membacakan tuntutan, menurut Ramadan yang ditemui usai sidang mengatakan, tuntuan jaksa yang diberika kepada terdakwa , sudah sesuai dengan fakta fakta persidangan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum seperti yang diatur dalam Undang undang . Olehnya itu kata Ramadan SH, tuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku. " Dia  (Hartati SE, red ) telah melakukan tindak pidana korupsi yang anggaran seharusnya diberikan kepada masyarakat . Namun dalam pengelolaannya terjadi simpang siur, Kami mengenakan pasal kepada terdakwa yaitu Pasal 2 ayat 1, Jo 18 Undang undang nomer 31 tahun 1999, jelas JPU.

Terdakwa hanya mampu tertunduk dalam persidangan dan menyesali perbuatannya usai sidang terdakwa hanya mampu mengelus dada terkait tingginya tuntutan jaksa yang diberikannya.

Dalam perkara ini , terdakwa mulai dititip di rutan sejak 25 februari 2014. Hartati SE Binti Hamsyain selaku bendahara UPK PNPM MP Kecamatan moramo, periode 2011 - 2012, ditempatkan di kelurahan Lapuko , kecamatan Moramo.

Namun menurut JPU jabatan itu disalah gunakan. Terdakwa secara sah melawan hukum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebesar Rp. 435.591.000 juta. Dana itu dikorupsi dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 3.113.360 Milyard . Alokasi yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesudai dan menjadi temuan badan pemeriksa keuangan  ( BPK ). (pl)

@ Sumber : Kendari Pos, Tanggal 13 September 2014

Read More

Rekruitmen Fasilitator Kecamatan Pada Program PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2014

" proses pembukaan seleksi fk  "

Pelaksanaan Rekruitmen PNPM Mandiri perdesaan selama dua hari dimulai pada hari jumat tanggal 5 - 6 September 2014 2014 , bertempat di Swiss Bell Hotel yang diikuti oleh 71 peserta dari 82 Shortlist.

Pelaksanaan rekruitmen dibagi atas enam kelompok , dimana melibatkan seluruh unsur spesialistpada rmc vi, unsur satker provinsi dan tim faskab yang terdiri dari faskab, fastekab dan faskeu.
Proses recruitmen dibagi empat tahap yang dimulai dari test tulis yang diikuti oleh seluruh peserta calon fasilitator kecamatan, test tulis merupakan hal yang paling penting dimana mengambil kuota sebesar 40 %

" proses wawancara "

Tahap kedua adalah wawancara sebesar 30 % , aspek yang dinilai meliputi kesesuaian identitas asli dengan ijazah asli, kesesuaian cerita pengalaman kerja dengan cv, wawasan mengenai pemberdayaan masyarakat , komitmen dan motivasi kerja, kesanggupan menyediakan waktu secara penuh, kesanggupan bertembat tinggal di lokasi tugas, serta pemahaman budaya setempat.

" proses  f.g.d  "

Tahapan setelah wawancara kemudian diikuti dengan test computer yang gunanya untuk memastikan seluruh calon fasilitator mampu untuk mengoperasiokan komputer, tahap terakhir adalah fgd sebesar 30 % , dimana aspek yang dinilai pada fgd adalah kemampuan kerja sama, kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan mediasi, penguasaan pokok masalah, sikap dan kepribadian terhadap issue yang sebelumnya telah disiapkan oleh tim seleksi.

" suasana test tulist "

Pengumuman hasil seleksi segera akan diumumkan setelah penandatanganan berita acara hasil seleksi rekruitmen fasilitator kecamatan tahun anggaran 2014.   .......... iec sultra @september 2014

Read More

Rekruitmen Faskab PPU RMC VI Provinsi Sulawesi Tenggara Gelombang II

Test Tulis - Seleksi Faskab PPU Gelombang II

PNPM MPd  provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rekruitmen Faskab PPU Gelombang  kedua untuk mencari satu kandidat    sebagai calon Faskab PPU . Rekruitmen dilaksanakan di Hotel Plaza Inn tanggal 09 Agustus 2014 di ruang Tulip Lantai II. Rekruitmen ini mencari fasilitator yang mampu memenuhi tupoksi , komitmen sebagai fasilitator kabupaten perguliran dan pengembangan usaha serta dan mempunyai strategi pengembangan UPK Ke depan mengingat luas dan banyaknya pemanfaat dana perguliran di wilayah Sulawesi tenggara

Peserta yang hadir mengikuti test cukup  beragam  sebanyak 6 orang  yang berasal dari  internal pnpm mp  yang berasal dari Fasilitator Kecamatan  ( 2 orang ) , Ex Fasilitator kabupaten yang telah mengundurkan diri  ( 2 orang )  Asisten Fasilitator kabupaten ( 1 ) dan Pendamping Lokal UPK dari kecamatan Mawasangka  ( 1 orang ) . Pelaksanaan rekruitmen dibuka oleh Satker Provinsi ,  Bapak Jaya Bakti – PJO Provinsi, Tim Seleksi terdiri atas RMC VI Pusat diwakili oleh SP2M Bapak Sipo Faodubun sebagai supervisor  , Koordinator provinsi Bapak Nurhamzah, SP. HRD Ibu MRR. Garetha Pantjawati , SP. FMS Bapak Suardi Abu Bakar , dan MIS Bapak Arfan Ahmad , dari Unsur Satker provinsi diwakili oleh Elly Rosalina dan Al Jais .

Proses Wawancara  - Seleksi Faskab PPU Gelombang II

Acara seleksi diawali dengan Test Tertulis sebanyak 25 nomer  dilanjutkan dengan Wawancara  yang yang diparalelkan dengan ujian computer hal ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu , kemudian disusul dengan presentasi dari masing masing peserta yang sehari sebelumnya telah  mengambil judul presentasi yang terkait dengan  pengendalian dana , bagaimana strategi agar dana aman dan dapat dikendalikan dengan baik di tingkat lapangan   . Pelaksanaan rekruitmen berlangsung selama satu hari dari pukul 09.00 pagi s/d 17.00 sore.

Pengumuman kelulusan akan dilaksanakan setelah penandatanganan berita acara kelulusan. 

@farida hamra - Iec rmc vi sultra 

Read More

"Pelatihan Pendamping Lokal Berkarakter Kader" .... SOSOITO !!!

Suasana pembukaan pelatihan pendamping lokal se kabupaten Konawe

Pelatihan Pendamping Lokal ( PL)  merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang wajib diselenggarakan di setiap kecamatan dengan dukungan dana operasional kegiatan untuk kegiatan pelatihan masyarakat  , di kabupaten Konawe kegiatan pelatihan pendamping lokal berlangsung selama enam hari sejak tanggal 11 s/d 16 Juni 2014 ,bertempat di Hotel Kharisma  kecamatan Unaaha dan lokasi pemancingan   Erfa kecamatan Wawotobi memilih dua tempat pelaksanaan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan peserta  , pelaksanaan kegiatan rutin ini didesain oleh tim faskab dengan prosentase 20 % praktek lapangan , 80 % teori

Teori dilaksanakan di dua hotel yang berbeda    dan lokasi praktek berada di kelurahan tuoy kecamatan unaaha. Acara dibuka oleh PJO Kabupaten Konawe  atas nama Drs. Amir Yamin, MSi, yang juga dihadiri oleh FMS RMC VI bapak Suwardi Abu Bakar , sedangkan trainer dari unsur Tim Fasilitator kabupaten kabupaten Konawe bersama dengan Fasilitator kecamatan baik teknik maupun non teknik . Pelatihan pendamping local ini diikuti oleh 29 orang se - kabupaten Konawe, minus kecamatan Routa yang tidak dapat bergabung disebabkan lokasi yang sangat extreme sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke kabupaten konawe , solusi yang ditempuh untuk memaksimalkan pemahaman pendamping local di kecamatan routa adalah  melakukan kunjungan lapangan dan melaksanakan pelatihan yang sama di kecamatan routa dengan difasilitasi oleh tim faskab kabupaten Konawe yang akan digawangi oleh Fastekab Eko Purwanto , Daswat sebagai faskab dan Nirwan selaku faskeu kab.

Materi penguatan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Materi Pelatihan  secara garis besar meliputi : Konsepsi Kebijakan PNPM , Peran Pelaku dan Alur Tahapan PNPM MPd 2014  , Review RPJMDes , Safeguard , Pengembangan Ekonomi Perdesaan.   Sedangkan untuk materi Praktek pemeriksaan administrasi administrasi UPK dan TPK , Administrasi Kelompok SPP dan sertifikasi pekerjaan fisik di lapangan

Hasil evaluasi dari pelaksanaan pelatihan secara umum sudah dapat dipahami dengan baik hal ini dikarenakan  waktu yang dialokasikan cukup memadai dan tim training yang sudah berkompeten di bidangnya , proses transfer knowledge masih terhalang oleh pemahaman pembukuan dimana seluruh peserta pelatihan mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak seragam atau berbeda beda



Goal Besar yang ingin dicapai pada pelatihan pendamping local kali ini adalah menjadikan Pendamping Lokal yang berkaraktek KADER , memiliki integritas dan berwawasan global menuju kemandirian, hal ini tentu saja tidak dapat dicapai hanya pada pelatihan selama enam hari tetapi harus disertai penguatan kapasitas lanjutan yang akan dilaksanakan pasca pelatihan orientasi ini

Kondisi yang diharapkan pada pelatihan klasikal ini adalah memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan pendamping lokal dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengelola pelaksanaan PNPM MPd pada setiap tahapan

kunjungan lapangan kegiatan sertifikasi

Untuk kabupaten konawe telah masuk pada pelatihan lanjutan dimana selain diberikan materi berupa teori juga disertai dengan praktek lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan fasilitasi yang lebih memadai lagi sehingga dengan pendampingan yang kontinyu dan disertai dengan supervise yang efektif dari tim supervise tingkat kabupaten dapat membuat pendampingan lebih berkualitas utamanya untuk para pendamping lokal

Pasca pelatihan diharapkan para pendamping lokal di masing masing kecamatan mampu mengidentifikasi kesulitan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi kemudian bersama dengan fasilitator kecamatan baik teknik maupun non teknik melakukan pembahasan terhadap kendala yang ada untuk menghasilkan rumusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

penyerahan hadiah bagi PL Terbaik oleh fastekab

Hal hal lain yang merupakan masalah internal adalah masih kurangnya kemampuan pendamping lokal dalam melakukan pendamping utamanya yang bersifat teknis, untuk itu dengan pelatihan yang dilaksanakan dalam skala kabupaten dapat menjawab permasalahan utama tersebut dan juga mampu membuat pendamping lokal lebih berwawasan dan berkarakter kader.

Rekomendasi dari hasil pelatihan pendamping local ini akan diberikan penguatan lanjutan pada rapat internal fasilitator yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2014 bertempat di Kecamatan Wawonii barat , kabupaten Konawe. Bentuk Penguatan yang dilakukan dapat berupa OJT untuk memperkuat dalam pemahaman pembukuan dan administrasi serta IST yang akan dilaksanakan di kecamatan masing masing. 

“ Terus semangat dalam Membangun Desa “


[Penulis] : Farida Hamra – IEC RMC VI Provinsi Sulawesi Tenggara

Read More

Senyummu Adalah Bahagiaku...!!!

Pemberian dana bantuan sosial
PNPM - MPd 

Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, yang kegiatannya meliputi kegiatan fisik (sarana) dan kegiatan Dana Bergulir (Simpan Pinjam Khusus Perempuan).  Pengelolaan Dana Bergulir tahun anggaran 2013 oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membuahkan surplus di akhir tahun atau ada alokasi yang diperuntukkan kegiatan Kelembagaan, Kegiatan Sosial dan Bonus UPK. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kelompok pemanfaat Dana Bergulir yang senantiasa tepat waktu menyetor pengembalian pinjamannya dan keaktifan pengurus Dana Bergulir di kecamatan.

Kegiatan Sosial adalah kegiatan masyarakat yang mengandalkan swadaya serta didukung oleh dana Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perdesaan yang artinya Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perdesaan berfungsi untuk melengkapi keswadayaan masyarakat dan kontribusi kelompok mandiri maupun Pemda jika ada. Pelaksanaan Kegiatan Sosial harus dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan harus mampu memotivasi masyarakat untuk berjuang mencapai sumber penghasilan, akses kesehatan, lingkungan atau pendidikan yang layak. Pada prinsipnya Kegiatan Sosial ini harus mencakup beberapa hal diantaranya prioritas penerima manfaat adalah warga miskin dan mampu menggerakkan potensi kapasitas sosial masyarakat dan kemitraan dengan kelompok peduli serta responsif gender. Selain itu, pengelolaan Kegiatan Sosial dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan pelaksanaan oleh UPK dan diinformasikan kepada masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban UPK pada Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Tahunan UPK bulan Januari 2014 salah satunya menghasilkan bahwa UPK Kecamatan Lasalimu memiliki alokasi dana dari surplus untuk Kegiatan Sosial sebesar Rp. 18.640.000,- Berdasarkan hasil musyawarah, masyarakat menyepakati Kegiatan Sosial yang akan dilaksanakan yaitu pemberian bantuan BERAS kepada masyarakat miskin dan juga untuk masyarakat cacat yang tersebar di 15 desa dan kelurahan. Total keseluruhan masyarakat yang menerima beras sejumlah 360 orang berusia antara 40 – 100 tahun.

Akhirnya pada tanggal 19 – 30 Maret 2014 terlaksana juga penyerahan bantuan beras kepada masyarakat di 15 desa se kecamatan Lasalimu. Ada rasa haru yang melanda tatkala melihat senyuman ibu dan bapak yang menerima bantuan beras tersebut, 

...............sedikit tapi sangat berarti , Jangan menunggu bahagia baru bersyukur , tapi bersyukurlah , maka kau akan merasakan kebahagiaan ..................

            

Penulis  : Suriaty Djasang - Faskeu Kab. Buton

Read More

Menakar Sebuah Keadilan Pelestarian Kegiatan “Penerapan Sanksi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan versus Sarana Prasarana”

La Ode Syahruddin Kaeba 

[FasTKab Muna]

Termenung membayangkan perjalanan program dalam menggapai cita-cita “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan”. Sungguh cita-cita yang ditulis sederhana tetapi jika sahabat-sahabat pelaku pemberdayaan cermati secara kaffah maka sungguh beban yang sangat serius untuk kita implementasikan selaku fasilitator yang bertugas membantu masyarakat miskin perdesaan menggapai cita-cita tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme, sistem dan nilai-nilai yang terkandung dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan telah banyak diadopsi dan salah satunya adalah terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seiring dengan membumingnya keberhasilan tersebut ternyata juga masih menyisahkan beberapa implementasi lapangan yang tidak luput dari kekeliruan terutama dalam proses pemeliharaan kegiatan yaitu sarana dan prasarana serta pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

Pemeliharaan atau pelestarian kegiatan adalah suatu upaya yang dilakukan agar kegiatan apapun yang telah dibuat dapat terpelihara atau lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi segenap kelompok pemanfaatnya. Peran pendampingan memegang fungsi penting dalam menyukseskan kegiatan ini karena akan menggerakan masyarakat dan kelembagaannya sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini.

Banyak fasilitator atau pelaku lainnya terjebak oleh rutunitas perencanaan, pelaksanaan sampai dengan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). Jika secara keproyekan pekerjaan telah tuntas 100% maka segara dilakukan MDST dan secara otomatis Key Performance Indikator (KPI) tercapai sehingga pekerjaan fasilitator dianggap selesai. Sesungguhnya peran pendampingan sangat luas dalam mendampingi masyarakat. Prinsip Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM) yang juga diadopsi menjadi point penting dalam UU Desa sesungguhnya mengandung makna dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelestarian sehingga kegiatan masyarakat tersebut berkesinambungan. Hal ini mengandung makna bahwa setelah pekerjaan diterima oleh masyarakat pada proses MDST maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan (TPK) sebagai pemegang amanah masyarakat untuk mengelola kegiatan kepada pemilik kegiatan yaitu masyarakat desa dan selanjutnya masyarakat membentuk lembaga atau biasa yang disebut dengan Tim Pemelihara dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat dapat memberi manfaat kepada masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan (sustainable)

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Fakta lapangan penerapan sanksi bagi desa :

Pemberlakuan saat ini
SPP	Sapras	Keterangan
Sanksi pemeliharaan melalui pengembalian SPP ≥ 80%	Sanksi pemeliharaan kegiatan sarana prasarana 0%	Adanya ketidakadilan
Tinjauan presentase sanksi yang ideal
SPP	Sapras	Keterangan
Sanksi SPP berdasarkan % pengembalian pinjaman desa	Sanksi sarana prasarana harus dinilai dengan % melalui indikator misalnya: 1. Organisasi Tim Pemelihara 2. Perencanaan Pemeliharaan 3. Pengelolaan Pemelharaan 4. Keberlanjutan pemanfaatan	% sanksi SPP maupun sarana prasarana harus menunjukan keadilan dalam pemeliharaan sehingga keberlanjutan pemanfaatanya terjamin

Uraian diatas menunjukan bahwa begitu tidak adilnya bila sanksi yang ditetapkan hanya untuk SPP sementara jika sarana prasarana yang rusak atau tidak termanfaatkan tidak terkena sanksi. Karena hal ini diberlakukan maka saat ini yang terjadi adalah :

1. Desa enggan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif khusus kelompok perempuan karena ketakutan akan terkena sanksi.
2. Kegiatan sarana prasarana kualitasnya agak menurun dan bahkan asal-asalan karena tidak ada dampak sanksi bagi desa.
3. Kualitas kinerja fasilitator menurun karena filosofi pendampingan bias dari kredo fasilitator
4. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terjebak menjadi sebuah proyek yang hanya ditunggu oleh masyarakat karena kegiatan fisiknya buka pada kekuatan sistem dan nilai.

Sudah seharusnya mempersiapkan implementasi pendampingan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka fasilitator pada tingkat manapun hendaknya melakukan langkah-langkah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan yang telah dihasilkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Fasilitasi
1	Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa	·         Melakukan reviu kembali dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sehingga semua usulan masyarakat dari semua kelompok termasuk rumah tangga miskin terakomodir, karena masyarakat sendirilah yang tahu apa yang mereka butuhkan. ·         Memfasilitasi terbitnya regulasi tentang Perencanaan Partisipatif sehingga nilai-nilai kegotong royongan dapat tumbuh kembali.
2	SPP	·         Tidak hanya sanksi solusinya, tetapi lakukan revitalisasi organisasi kelompok. ·         Fasilitasi pertemuan kelompok secara rutin, lakukan inovasi pendekatan terbalik bahwa kita yang menyiapkan biaya pertemuan melalui dana penguatan kelompok, buat pertemuan tersebut menjadi menarik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah sehingga anggota kelompok tertarik untuk hadir. ·         Yang paling utama adalah fasilitator menyatu/teritegrasi dengan semua anggota kelompok sehingga ada sentuhan hati untuk meningkatkan usaha, jika usaha lancar maka pengembalian juga lancar.
3	Sarana Prasarana	·         Agar lebih efektif, Tim Pemelihara dibuat per desa, sedangkan jika kegiatan lebih dari satu, maka dibuat unit kerja. ·         Identifikasi kegiatan sarana prasarana yang tidak terpelihara dan termanfaatkan sebagai bagian dalam evaluasi kegiatan dan pelatihan. ·         Fasilitasi penyusunan indikator sanksi, sehingga pada MAD Prioritas kegiatan sarana yang tidak terpelihara dengan % pemeliharaan ≥80%, jika tidak mencukupi maka tidak akan dibahas.

Upaya ini menjadi perhatian sahabat-sahabat fasilitaor sehingga menjamin bahwa kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat dapat memberi manfaat kepada masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan (sustainable).

Semoga Bermanfaat, Salam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

Wassalam.

Penulis : Ld. Syahruddin Kaeba [FasTKab-Muna]

Read More