Tindak Lanjut Temuan Audit BPKP PNPM-MPd Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Temuan Audit BPKP sejak Tahun Anggaran 2006 - 2013 tercatat jumlah temuan sebanyak 147 temuan, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 90 temuan atau 61% dengan nilai Tindak Lanjut sebesar Rp.7.739.392.860  atau 94% . Sehingga berdasarkan  laporan SIM HP yang dikeluarkan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara per tanggal 09 Desember 2014 tercatat masih tersisa 57 temuan dengan Nilai sebesar Rp. 492.289.392 yang...

Read More

Menjadikan Pelatihan Pra Tugas Tahap II, Sebagai Ajang Refleksi Pendamapingan di Lapangan

Provinsi sulawesi tenggara sejak tanggal 20 s/d 31 Desember 2014 melaksanakan pelatihan pratugas tahap II bagi fasilitator kecamatan yang sudah memasuki bulan ketiga di lokasi tugas atau terhitung sejak pelatihan pratugas tahap I (pertama). Suasana Kelas Pelatian Pra Tugas Tahap II Pelatihan ini difasilitasi oleh spesialist training RMC VI - Nasruddin bersama dengan kawan kawan fasilitator kabupaten, untuk pelatihan kali ini beberapa fasilitator...

Read More

" Menyatu dengan Alam Rakor provinsi periode Desember 2014 - Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembukaan rakor provinsi periode desember 2014 - Provinsi Sulawesi Tenggara Rapat Koordinasi tingkat provinsi dipenghujung tahun 2014 di laksanakan di kabupaten kolaka tepatnya di hotel Sutan raja pada tanggal 28 s/d 1 Desember 2014 , dihadiri oleh seluruh fasilitator kabupaten dan spesialist provinsi, rapat kali ini mengangkat thema “ perspektif PNPM Mandiri Perdesaan di penghujung tahun 2014 sebagai titik balik tantangan awal program Peserta...

Read More

Pendayagunaan Media KIE

...

Read More

" BADAN USAHA MILIK DESA - BUMDes "

Apa yang diketahui tentang BUMDes ... Bagaimana kaitannya dengan implementasi di lapangan ???????   Sesuai amanat Pasal 213 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat desa. BUMDes dengan demikian merupakan payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Artinya, BUMDes dapat mewadahi semua aktivitas ekonomi desa, tanpa harus membuat bidang usaha ekonomi yang lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005...

Read More

" Sertifikasi Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagai ajang menyambut Undang undang desa "

Akhir tahun 2013 merupakan hal yang paling mengesankan bagi masyarakat perdesaan . Bisa jadi, ini adalah hari termanis bagi proses pembangunan Indonesia. RUU Desa yang selama beberapa tahun belum jelas  pembahasannya, akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Ini merupakan tonggak baru bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan bottom-up, yang sebelumnya pembangunan menganut sistem up-bottom. Ada beberapa hal yang menarik...

Read More