Bidik Dana PNPM, Polres Konawe Selatan Tunggu Audit BPKP

Andoolo : Penyalahgunaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) kian empuk untuk dijadikan ladang korupsi. Kasus terbaru yang kini ditangani oleh penyidik Polres Konsel yakni dugaan korupsi program PNPM tahun 2013 pada program non fisik di Kecamatan Moramo Utara. Sebelumnya, penyidik Polres Konsel juga melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi SPP PNPM di Kecamatan Moramo untuk tahun 2012. Namun perkara itu belum tuntas karena masih menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kapolres Konsel, AKBP Aksin melalui Kasatreskrim Iptu Denis Arya Putra membenarkan penyidikan kasus tersebut. "Iya, kasus yang sedang disidik sekarang penyelewengan dana SPP PNPM-MP di Kecamatan Moramo Utara tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh bendahara UPK berinisial H alias Ys," katanya, kemarin.

Modus penyelewengan keuangan negara tersebut, Lanjut Iptu Denis yakni terduga korupsi telah menerima uang pengembalian dana simpan pinjam perempuan (SPP) dari kelompok penerima SPP. Dari penerimaan itu, ternyata bendahara UPK PNPM Kecamatan Moramo Utara tidak memasukan ke rekening atau menyetorkan kerekening SPP PNPM-MP UPK Kecamatan Moramo Utara.

"Dugaan sementara uang yang digelapkan senilai Rp. 214.265.000 dari pengembalian kelompok SPP PNPM," sambungnya.

Dari anggaran pengembalian dari kelompok SPP di sepuluh desa se Kecamatan Moramo Utara katanya diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara. Pihak penyidikpun telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari kelompok penerima program simpan pinjam perempuan (SPP). "Saksi yang sudah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi SPP PNPM sebanyak 15 orang. Mereka yang terperiksa diantaranya dari kelompok penerima SPP disepuluh desa di Kecamatan Morut,"ujarnya tanpa menyebutkan nama-nama yang dijadikan saksi.

Mantan Kapolsek Landono ini, berargumen penetapan tersangka belum bisa dilakukan. Dengan alasan belum dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. "Kita belum bisa tetapkan tersangkanya sebelum ada hasil audit dari BPKP," tukasnya.

Begitupun tersangka kasus dugaan korupsi SPP PNPM di Kecamatan Moramo untuk tahun 2012. Menurut Denis untuk penetapan tersangka pada kasus SPP PNPM di Kecamatan Moramo, juga terkendala hasil audit dari BPKP.

Read More

PNPM Mandiri Perdesaan Sultra Masuk 10 Besar

SETAHUN Terakhir ini kinerja PNPM Mandiri Perdesaan Sultra, menorehkan keberhasilan. Di tingkat nasional, Sultra masuk urutan ke 6 atau masuk dalam 10 besar terbaik. Ini dilihat dari sisi pemanfaatan maupun penyerapan.

Kabag. Kelembagaan SDA dan TTG, BPM & Pemerintahan Desa Sultra, Jaya Bhakti mengatakan, naiknya grade tersebut membuktikan bila kualitas PNPM Mandiri Pedesaan Sultra yang membaik. Indikatornya tentunya dari penyerapan dana yang rata-rata sudah 100 persen. Demikian dalam pemanfaatannya di masyarakat sudah sesuai dengan rencana awal. “PNPM Mandiri Perdesaan ini kan dari rakyat untuk rakyat. Kemudian kalau ada rencana yang tidak sesuai dengan kinerja dilapangan, masyarakat tidak mau laksanakan dalam MDST (Musyawarah Desa Serah Terima),” terang Jaya Bhakti yang juga Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM Mandiri Perdesaan Sultra ini.

Menurut Mantan Kasat Pol PP Kabupaten Kolaka itu, ditahun 2013 ini, hingga Oktober penyerapan sudah 90 pesen, padahal pada tahun sebelumnya hanya 50 persen. Demikian dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sudah 100 persen. Dengan rincian untuk Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara dan Wakatobi penyerapan mencapai 100 persen. Untuk daerah lain rata-rata masih 70 persen.

Masalah ‘Kebersihan’ pengelolaan keuangan di PNPM Mandiri Perdesaan, sampai saat ini kecil kemungkinan untuk terjadi korupsi. Pasalnya dana yang ada diolah secara transparan oleh masyarakat setempat. “Mereka mengetahui berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan. Masyarakat juga yang mengerjakan serta berfungsi sebagai pengawas. Jadi kalau terjadi ketidak beresan mereka pula yang akan melaporkan, sehingga kecil kemungkinan untuk diselewengkan, kalaupun ada tentunya porsinya sangat kecil dan mereka akan mendapatkan sanksi,” papar Jaya Bhakti yang pernah menjabat sebagai Camat Uluwoi, Kabupaten Kolaka ini.

Dengan grade yang saat ini diraih, tentunya PNPM Mandiri Perdesaan harus mempertahankannya. “Bahkan kualitas harus lebih baik, sehingga pembangunan di perdesaaan bisa lebih meningkat, dan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Read More

Kasus PNPM Moramo, Penetapan Tersangka Tunggu Audit BPKP

Andoolo : Penetapan tersangka dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Moramo, terkendala hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Padahal tim audit dari BPKP wilayah Sultra telah menurunkan timnya untuk mengidentifikasi hasil kerugian negara yang ditimbulkan dalam progran non fisik PNPM yang tak dipertanggungjawabkan.

Kini penyidik tinggal menunggu hasil ekspose secara resmi dari instansi yang bersangkutan. "Auditnya sudah dilakukan, penyidik tinggal menunggu hasil dari audit yang sudah dilakukan," ujar Kasatreskrim Polres Konsel, Iptu Denis Arya Putra, kemarin.

Apabila hasil audit dari BPKP telah dikeluarkan, maka penetapan terduga korupsi dana PNPM senilai Rp 3,397 miliar untuk program non fisik dalam bentuk simpan pinjam perempuan  (SPP) yang meliputi seluruh desa se-Kecamatan Moramo segera ditetapkan. "Yang Jelasnya, apabila hasil audit telah dikeluarkan oleh BPKP Sultra, maka penyidik langsung menetapkan tersangka. Jadi, kendalanya pada keluaran hasil audit," sambung Humas Polres Konsel, AKP Ares Lakalau.

Pada kasus itu, penyidik Polres Konsel telah melakukan pemeriksaan saksi berjumlah 28 orang. Mereka yang dijadikan saksi dalam kasus tersebut diantaranya ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), PoJK, bendahara PNPM serta ketua Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Untuk diketahui pula, program PNPM MP tahun 2012 dikucurkan pemerintah di Kecamatan Moramo senilai Rp 3,397 miliar. Anggaran tersebut untuk beberapa item kegiatan diantaranya pembangunan sarana fisik dan non fisik. Item kegiatan itu difokuskan pada bentuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan maupun usaha simpan pinjam perempuan. Dari anggaran senilai  Rp 3,397 miliar ada program non fisik yakni simpan pinjan perempuan yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp  434 juta sebagaimana hasil pemeriksaan awal.

Read More

Dana PNPM Mandiri Wakatobi Rp10 Miliar

Wangiwangi, (Antara) - Dana Program Nasional Permberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang bersumber dari APBN 2013 tahun ini lebih dari Rp10 miliar. 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Wakatobi Adul Rahim di Wangiwangi, Selasa, mengatakan bahwa dana PNPM-Mandiri tersebut sebagian besar membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. 

Selain itu, kata dia, juga disalurkan kepada kelompok usaha bersama (UB), terutama UB kaum perempuan yang mengembangkan usaha kerajinan rumah tangga seperti kerajinan kain tenus khas daerah Wakatobi dan usaha pembuatan kue. 

"Saat ini, dana PNPM Mandiri yang dialokaiskan di Wakatobi itu sudah terserap sekitar 60 persen," katanya. 

Menurut Rahim, dana PNPM-Mandiri di Wakatobi tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp23 miliar. "Menurunnya jumlah dana PNPM-Mandiri yang dikucurkan di Wakatobi itu dikarenakan sebagian besar infrastuktur perdesaan di wilayah Wakatobi sudah terbangun dengan baik, tinggal pemeliharaan," katanya. 

Ia mengatakan dana PNPM-Mandiri yang diberikan pemerintah pusat, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wakatobi secara keseluruhan. Indikasi tersebut, kata dia, tampak dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi dalam dua tahun terakhir telah mengalami penurunan dari 17 persen lebih menjadi sisa sekitar 14 persen lebih. "Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengelola dana PNPM-Mandiri, telah mendorong Pemerintah Myanmar pekan lalu melakukan studi banding di Wakatobi ini," katanya. Hasil studi banding tersebut, kata dia, akan dijadikan model bagi Pemerintah Myanmar dalam mengelola dan menangani penduduk miskin di negara mereka. 

Dikutip dari : antaranews.com

Read More